Pangkalpinang, DeteksiPos – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Edi, seluruh temuan BPK harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih baik.
“Kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti. Apa yang harus diperbaiki segera diperbaiki, dan apabila ada kewajiban mengembalikan kerugian ke kas negara, maka harus segera diselesaikan,” kata Edi.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sekaligus penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (30/6/2026).
Edi mengungkapkan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD. Bahkan, penyelesaian temuan hasil pemeriksaan ditargetkan rampung sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan komitmennya. Istilah beliau, yang masih merah harus segera menjadi hitam. Artinya, seluruh catatan hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti hingga status penyelesaiannya tuntas,” ujarnya.
Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, penyelesaian temuan BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Edi turut menyoroti temuan terkait pembangunan dermaga. Ia memastikan persoalan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diproses sesuai rekomendasi BPK.
“Persoalan dermaga juga sudah dibahas. Pemerintah telah menyampaikan akan segera menindaklanjutinya. Kami berharap seluruh temuan dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum tenggat yang telah ditentukan,” tutupnya. **
