Pangkalpinang, DeteksiPos — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima sejumlah tuntutan yang disampaikan puluhan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Babel, Kamis (25/6/2026).
Berbagai isu yang disuarakan mahasiswa mulai dari penolakan pembangunan PLTN di Pulau Gelasa, pencabutan izin tambang di Desa Batu Beriga hingga kesejahteraan guru.
Wakil Ketua II DPRD Babel, Edi Nasapta, yang menerima langsung massa aksi menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Edi, berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa memang menjadi perhatian DPRD, terutama menyangkut kondisi ekonomi masyarakat, kewajiban plasma perusahaan perkebunan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi yang digelar Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi dipimpin Koordinator Daerah Gerakan BEM Babel, Danil Eko Saputra.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan transparansi penggunaan anggaran. Mereka juga mendesak kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, penurunan harga BBM, pemerataan layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Mahasiswa turut menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa sebelum dilakukan kajian komprehensif dan melibatkan partisipasi publik.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan di wilayah Desa Batu Beriga serta meminta perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Edi mengapresiasi aksi mahasiswa yang dinilai murni membawa aspirasi masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan kewajiban plasma 20 persen yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, hak plasma bukan sekadar pembagian keuntungan, melainkan kebun fisik yang menjadi hak masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Edi menilai apabila seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajiban plasma sesuai aturan, maka dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Bangka Belitung akan cukup besar.
Selain persoalan perkebunan, DPRD Babel juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas meski Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah dan perkebunan.
Sementara itu, mahasiswa turut menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Mereka menilai rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dapat memengaruhi minat generasi muda untuk berkarier sebagai guru.
Di akhir dialog, DPRD Babel menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa serta membuka ruang komunikasi agar berbagai tuntutan tersebut dapat dikawal bersama. **
