Koba, Deteksipos – Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Senin (16/3/2026), dari Smart Meeting Room Kantor Bupati Bangka Tengah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bangka Tengah, perwakilan Kejari Bangka Tengah, Polres Bangka Tengah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rakor ini juga membahas evaluasi dukungan pemda terhadap program pembangunan tiga juta rumah serta sosialisasi jaminan produk halal.
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan menghadirkan sejumlah lembaga terkait seperti BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Badan Pangan Nasional, hingga Satgas Pangan Polri dan TNI.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri menegaskan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri menjadi periode yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengendalian inflasi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Biasanya pada Ramadan hingga Idulfitri terjadi kenaikan permintaan bahan pangan. Ini harus diantisipasi dengan langkah pengendalian yang cepat dan terukur,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan harga secara berkala serta respons cepat terhadap potensi gejolak pasar.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Bangka Tengah Efrianda menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Pemkab Bangka Tengah, kata dia, telah mengintensifkan pemantauan harga melalui dinas terkait yang turun langsung ke lapangan setiap hari untuk memastikan kondisi pasar tetap terkendali.
“Data lapangan ini menjadi dasar kami dalam mengambil kebijakan, termasuk langkah intervensi seperti operasi pasar jika diperlukan,” ujarnya.
Efrianda juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bangka Tengah dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, instansi teknis, hingga dukungan pelaku usaha dan Bank Indonesia melalui program Gerakan Pangan Murah.
“Sinergi ini penting agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat tidak terbebani,” tutupnya.
