Babel  

DPRD Babel Awasi Ketat SPMB SMA/SMK 2025, Wanti-Wanti Jangan Ada Titipan!  

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta (Foto : Dok.Pribadi)

Pangkalpinang, Deteksi Pos – DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2025/2026.

Meski memberikan kepercayaan penuh kepada Dinas Pendidikan Babel, DPRD menegaskan agar tidak ada ruang bagi praktik curang dalam seleksi masuk sekolah.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat jika ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kalau ada laporan, saya siap turun langsung. Proses ini harus sesuai aturan tanpa intervensi,” kata Edi saat ditemui pada Senin (23/6/2025), di sela pantauan tahap kedua SPMB.

Politisi Partai NasDem itu mengingatkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pelaksanaan SPMB yang menyangkut masa depan anak-anak Babel.

Ia mengimbau semua pihak untuk tidak melakukan tekanan atau titipan kepada Dinas Pendidikan selama proses seleksi berlangsung.

“Kita percaya proses ini sudah berada di jalur yang benar. Tapi kalau ada yang main curang, pasti kami tindak,” tegasnya.

Edi juga mendorong masyarakat untuk proaktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan kejanggalan di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan SPMB sangat ditentukan oleh pengawasan kolektif dari seluruh elemen, termasuk orang tua siswa.

“Semua harus jujur. Siswa yang lolos harus berdasarkan kemampuan dan sesuai aturan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan karena permainan oknum,” ujarnya.

DPRD Babel, lanjut Edi, tidak akan segan menyuarakan tindakan korektif jika terdapat pelanggaran di tahap-tahap seleksi.

Ia berharap proses penerimaan berjalan lancar, adil, dan mencerminkan prinsip meritokrasi.

“Ini menyangkut kepercayaan publik. Dinas Pendidikan jangan sampai disusupi kepentingan,” katanya.

SPMB 2025/2026 untuk SMA dan SMK di Babel diketahui telah memasuki tahap kedua dengan pendaftar yang cukup tinggi.

Pengawasan melekat dari DPRD diharapkan dapat mencegah segala bentuk manipulasi dan praktik tak sehat dalam proses seleksi.

“Kalau ada main belakang, jangan harap bisa lolos. Kami akan terus pantau,” pungkas Edi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *