Pangkalpinang, Deteksipos — Aktivitas tambang di Desa Pemali, Kabupaten Bangka, menjadi perhatian dalam audiensi yang digelar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (21/5/2026).
Anggota DPRD Babel dari Fraksi Gerindra, Hillma Olivia, menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan dan meminta agar kepentingan masyarakat lokal menjadi prioritas.
Di hadapan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, serta perwakilan masyarakat, Hillma menyoroti dugaan ketimpangan perlakuan antara perusahaan mitra PT Timah dengan warga setempat.
“Ada dusta di antara kita. Saya tahu persis kronologinya. Rumah saya di Pemali, saya besar di sana. Jangan sampai kawan-kawan saya di sana hanya bisa makan kulit karena hak mereka dirampas,” tegas Hillma.
Ia meminta seluruh pihak terbuka terkait legalitas dan aktivitas operasional tambang yang berjalan di kawasan tersebut. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit sehingga pemberdayaan warga perlu lebih diutamakan.
“Jangan melindungi TMR, Pak. Tolong bijak. Kita sangat tahu kasus kemarin. Sekarang masyarakat sedang pening, harga sawit hanya Rp2.200, ekonomi sedang sulit. Tolong, berdayakan dulu masyarakat. Regulasi apapun yang saya cari, masyarakat harus diutamakan, bukan perusahaan,” katanya.
Selain itu, Hillma juga meminta Komisi III DPRD Babel segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang di kawasan Pondi untuk memastikan kondisi di lapangan.
“Saya minta kawan-kawan Komisi III, ayo kita cek benar tidak mereka punya alat? Jangan hanya masyarakat yang dikawal tentara, tapi aspirasi rakyat juga harus dikawal oleh dewan. Saya minta, tuntaskan keresahan masyarakat Pemali hari ini juga,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan pihaknya akan mengawal persoalan tambang di Desa Pemali dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Masyarakat Desa Pemali berharap melalui perhatian DPRD Babel, polemik aktivitas tambang yang selama ini terjadi dapat segera menemukan solusi yang berpihak pada kesejahteraan warga.
