Pangkalpinang, Deteksipos – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (27/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna itu berjalan tertib. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum disertai sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Secara umum, DPRD menyetujui LKPJ tersebut. Namun, persetujuan diberikan dengan berbagai evaluasi, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan program hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Pahlivi Syahrun, mengapresiasi penyampaian LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik melalui DPRD. Meski demikian, ia menegaskan LKPJ tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administratif tahunan.
“LKPJ harus menjadi ruang evaluasi yang jujur, objektif, dan menyeluruh terhadap capaian pembangunan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD 2025. Di antaranya masih tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada beberapa perangkat daerah.
“Silpa yang besar tidak bisa terus dianggap wajar. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan, lambatnya pelaksanaan, atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan tagging atau penundaan realisasi anggaran dinilai berdampak pada pelayanan publik. Gerindra mengingatkan agar kebijakan fiskal tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Fraksi Gerindra turut menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program strategis. Di antaranya program tenaga kependidikan sebesar 60,46 persen, pengembangan bahasa dan sastra 57,09 persen, laboratorium kesehatan 57,66 persen, hubungan industrial 13,76 persen, pengawasan ketenagakerjaan 0 persen, hingga penanggulangan bencana yang juga masih rendah.
“Rendahnya serapan anggaran di sektor penting ini bukan sekadar angka, tetapi berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, pengecualian sektor prioritas dari kebijakan tagging, serta percepatan penyaluran beasiswa dan realisasi fasilitas kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, menindak tegas tambang ilegal, hingga mempercepat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Di sektor ekonomi, Gerindra mendorong arah pembangunan berfokus pada hilirisasi, penguatan UMKM, pariwisata, perikanan, serta ekonomi berkelanjutan.
“Rakyat menilai dari hasil nyata, bukan dari laporan. Mulai dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga lapangan kerja,” katanya.
Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kinerja pembangunan ke depan. (*)
