Pangkalpinang, Deteksi Pos – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelantikan Kepala Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin pagi (03/02/2025). Rapat ini digelar secara daring dan diikuti oleh Sekda serta DPRD dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat sejumlah daerah yang mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan, MK telah menetapkan tahapan utama guna mengakomodir seluruh gugatan yang masuk.
Tito mengungkapkan, pelantikan kepala daerah untuk wilayah non-sengketa akan dilaksanakan paling lambat pada 20 Februari 2025. Sementara itu, bagi daerah yang melayangkan gugatan akan dilantik setelah menerima surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing.
“Kita berharap dengan percepatan waktu ini, pelantikan serentak pada 20 Februari dapat dilaksanakan oleh Presiden untuk gubernur, bupati, wali kota, dan pasangannya di Istana Negara, kecuali Aceh,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito memberikan waktu tiga hari bagi DPRD Provinsi setelah menerima surat dari KPUD untuk segera mengusulkan nama kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) kepada Kemendagri. Jika usulan tersebut tidak disampaikan, maka pemerintah pusat akan mengambil alih pada hari ke-5 dan ke-6 untuk kemudian diajukan kepada Presiden.
Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah agar bersemangat mempercepat proses pelantikan kepala daerah sehingga administrasi dan birokrasi di setiap wilayah dapat berjalan optimal.
Sebelumnya, dalam jumpa persnya, Tito Karnavian menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula direncanakan serentak pada 6 Februari 2025 ditunda. Penundaan ini dilakukan guna menunggu putusan dari MK, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar lebih efisien dan tertib administrasi. (*)
