Jakarta, DeteksiPos– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian senilai total Rp14,69 miliar yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
ICW mempertanyakan urgensi, transparansi, hingga potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut. Sorotan ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada belanja pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam siaran pers tertanggal 9 November 2026, ICW mengungkapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengontrak lima paket jasa influencer pada 2024. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket serupa sepanjang 2025-2026.
Data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengadaan itu meliputi publikasi konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.
Kontrak KKP Tembus Rp10,8 Miliar
Berdasarkan temuan ICW, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, KKP menggelontorkan anggaran sekitar Rp10,8 miliar untuk tiga paket pengadaan.
Rinciannya, pada 2025 terdapat dua paket pengadaan masing-masing senilai Rp3,59 miliar dan Rp3,6 miliar.
Kemudian pada 2026, KKP kembali mengadakan jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar untuk promosi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
ICW mempertanyakan kewajaran harga dan metode penentuan nilai kontrak tersebut. Terlebih, sejumlah paket penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Nilai tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda juga relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
ICW menilai spesifikasi pengadaan yang mengarah langsung pada figur dan akun media sosial tertentu berpotensi membatasi persaingan. Penyedia jasa lain dinilai tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.
Raffi Ahmad Berstatus Utusan Khusus Presiden
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah potensi konflik kepentingan.
Raffi Ahmad diketahui dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Namun, setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
ICW mempertanyakan kondisi tersebut karena Raffi Ahmad merupakan pejabat yang ditunjuk Presiden, sementara perusahaan yang dikaitkan dengan dirinya menerima kontrak pengadaan dari kementerian dalam pemerintahan yang sama.
ICW menilai situasi ini perlu diperiksa secara transparan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam proses pengadaan.
Lembaga itu juga menyoroti pengadaan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575,7 juta.
Nilai tersebut dinilai ironis di tengah keterbatasan anggaran desa akibat kebijakan pengalokasian sebagian anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
ICW Pertanyakan Manfaat Jasa Influencer
ICW juga mempertanyakan efektivitas belanja jasa influencer yang manfaat dan dampaknya dinilai belum terukur secara jelas.
Padahal, Kemendikbudristek maupun KKP telah memiliki perangkat komunikasi publik, mulai dari biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, hingga anggaran kehumasan yang bersumber dari pajak masyarakat.
Salah satu paket yang disoroti adalah pengadaan senilai Rp2,52 miliar untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara Kemendikbudristek.
ICW mempertanyakan kontribusi pengeluaran tersebut terhadap kebutuhan komunikasi publik kementerian.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan, masyarakat sulit menilai apakah belanja miliaran rupiah itu benar-benar memberikan manfaat.
Persoalan lain muncul pada spesifikasi pengadaan yang secara langsung menyebut akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube tertentu.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya secara spesifik mencantumkan YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi semacam itu berpotensi mempersempit ruang persaingan karena sejak awal telah mengarah pada figur dan kanal tertentu.
Dinilai Tak Sejalan dengan Kebijakan Efisiensi
ICW turut mengaitkan pengadaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Kebijakan itu juga menginstruksikan pemerintah daerah membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.
Namun, di tengah kebijakan penghematan tersebut, pengadaan jasa influencer oleh KKP justru masih berlangsung hingga 2026.
ICW menilai pemerintah perlu konsisten dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara.
Uang rakyat, menurut ICW, semestinya digunakan untuk membiayai program yang memiliki manfaat terukur bagi masyarakat, bukan untuk membangun citra kekuasaan atau menggiring opini melalui figur populer.
Kepercayaan publik, kata ICW, seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan dengan membeli jasa promosi menggunakan uang pajak.
ICW Desak Audit dan Buka Dokumen Kontrak
Atas temuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari KAK, harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian diminta melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Audit perlu mencakup kewajaran harga, kemungkinan transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas masing-masing instansi.
Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian.
ICW juga meminta perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut masih menjalankan tugasnya.
Terakhir, ICW mendesak Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Raffi juga diminta menjelaskan langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Bagi ICW, keterbukaan dokumen dan audit independen menjadi penting agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebab, pengadaan bernilai miliaran rupiah bukan semata persoalan siapa yang mendapatkan kontrak, melainkan apakah uang negara benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi publik.(red)
