Caption // Foto : Dok. deteksipos.com. Rapat PWLPKB di Warkop Firman depan Kejaksaan Negeri Sungailiat Bangka, Selasa (30/1/2024).
Bangka, Deteksipos – Perkumpulan Wartawan Liputan Pemerintah Kabupaten Bangka (PWLPKB) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Ke-3 karena belum menerima jawaban resmi dari Pejabat Juru Bicara (PJ) Bupati Bangka terkait permohonan audiensi. Rapat ini berlangsung pada Selasa (30/1/2024) siang di Sungailiat.
Sebelumnya, PWLPKB telah mengirim surat permohonan audiensi pertama dengan nomor: 02/PWLPKB/II/2024, dikirim pada tanggal 9/1/2024, namun hingga saat itu belum mendapatkan tanggapan resmi. Menghadapi ketidakresponsifan tersebut, PWLPKB kemudian mengirim surat permohonan jawaban jadwal audiensi yang kedua dengan nomor: 04/PWLPKB/I/2024 pada tanggal 17/1/2024, tetapi masih belum mendapat jawaban resmi.
Dengan melihat rentang waktu 21 hari sejak pengiriman surat pertama, PWLPKB memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam rapat koordinasi ke-3. Koordinator PWLPKB, Herman Saleh, menyatakan bahwa dalam waktu dekat, PWLPKB akan menyampaikan aspirasinya secara publik terkait lambatnya respons terhadap surat permohonan audiensi.
Herman Saleh menegaskan bahwa setelah melalui berbagai opsi dalam rapat ke-3, PWLPKB akan mengadakan penyampaian aspirasi di depan umum. Jika tidak ada respons dari PJ Bupati Bangka, PWLPKB berencana membawa masalah ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bangka.
Dalam konteks ini, Bujang Musa, seorang konsultan hukum, berpendapat bahwa sebagai pejabat publik, PJ Bupati M. Haris seharusnya menunjukkan sikap yang bijak terutama dalam hubungannya dengan media. Menurutnya, menjalin hubungan yang baik antara pejabat publik dan media sangat penting untuk menjaga pemahaman yang saling menguntungkan.
Bujang Musa juga menekankan bahwa jika tidak ada respons positif terhadap permohonan audiensi oleh media, hal tersebut dapat berdampak buruk pada reputasi Pemkab Bangka. Sikap responsif dan komunikasi yang baik seharusnya diutamakan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan media. *(Zaza)*