Jakarta, DeteksiPos — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, Senin (25/5/2026), untuk menyampaikan langsung keresahan petani kelapa sawit yang terdampak penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Edi Iskandar serta sejumlah anggota dewan di antaranya Mehoa, Sardi, Himma Olivia, Musani, dan Johan Virgio.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Mei 2026 terkait tata niaga ekspor Crude Palm Oil (CPO) sistem satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dinilai berdampak pada kondisi harga sawit di daerah.
Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD Babel diterima langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Ojak Simon.
Ojak menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tersebut belum diberlakukan saat ini dan baru akan efektif pada 1 Januari 2027.
Pemerintah, kata dia, masih melakukan tahap sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, khususnya sektor perkelapasawitan.
Namun demikian, DPRD Babel menilai efek pengumuman kebijakan tersebut sudah terlanjur dirasakan di lapangan.
Didit Srigusjaya menyebut respons cepat sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) justru memperburuk kondisi harga TBS petani.
“Pabrik kelapa sawit terlalu cepat bereaksi negatif. Akibatnya, harga TBS di tingkat petani langsung terjun bebas dan mengalami penurunan rata-rata hingga Rp1.000 per kilogram,” ujar Didit.
Ia menambahkan, kondisi tersebut semakin memberatkan petani karena di saat yang sama biaya produksi, khususnya pupuk non-subsidi, terus meningkat.
Menurut Didit, situasi ini membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan kebijakan di masa transisi. DPRD Babel pun mendesak adanya langkah tegas untuk mengendalikan perilaku pelaku usaha PKS agar tidak merugikan petani.
“Saat ini petani kita sedang menjerit. Kami memohon agar pemerintah pusat lebih bijak dan cepat mengambil sikap. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik di masa depan justru mematikan penghidupan petani hari ini,” tegasnya.
