Babel  

Pemkab Bangka Tengah Dorong Percepatan Respons Aduan Masyarakat Lewat SP4N-LAPOR!

Koba, DeteksiPos – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sistem pengaduan nasional SP4N-LAPOR!. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Penghubung dan Admin OPD yang digelar secara daring dan luring, Kamis (12/03/2026), di Ruang Smart Meeting Setda Bangka Tengah.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengenalan serta penguatan pemahaman penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! bagi seluruh perangkat daerah, termasuk puskesmas dan sekolah.

Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

“Peran pejabat penghubung dan admin OPD sangat penting. Melalui sistem ini, kita tidak hanya menyelesaikan aduan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sekda juga meminta seluruh pengelola pengaduan untuk lebih memahami mekanisme kerja sistem tersebut agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

“Ini menjadi kanal utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelayanan publik. Harapannya, implementasi SP4N-LAPOR! di Bangka Tengah semakin optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfosta Bangka Tengah, Dede Lina Lindayanti, menyoroti persoalan teknis di lapangan, terutama terkait pergantian atau mutasi admin yang kerap memengaruhi kecepatan tindak lanjut laporan.

Ia menegaskan bahwa pergantian personel tidak boleh menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada laporan yang tertunda hanya karena pergantian admin. Setiap perangkat daerah harus memastikan ada pengganti yang siap menjalankan tugas,” tegasnya.

Diskominfosta juga menyiapkan sejumlah langkah penguatan, seperti integrasi koordinasi pimpinan OPD dalam grup teknis, peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi lanjutan, serta evaluasi berkelanjutan menindaklanjuti catatan dari KPK terkait respons layanan publik.

Rakor yang melibatkan OPD, sekolah, dan puskesmas ini diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja pelayanan publik Bangka Tengah di tahun 2026.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *