Pangkalpinang, deteksipos- Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol kembali menyoroti serius dugaan penyalahgunaan anggaran dan aset alat kesehatan (alkes) di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah di Babel.
Salah satu yang menjadi sorotan Rina adalah kabar hilangnya alat kesehatan jenis ventilator di RSUP Ir. Soekarno Babel. Padahal, sebelumnya, Polda Babel sempat mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di rumah sakit yang sama.
“Padahal barang ini (empat ventilator) sebelumnya ada, tapi kok tiba-tiba hilang?” kata Rina saat dikonfirmasi Aksara Newsroom, Jumat (25/4).
Politisi PDIP itu mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat untuk segera turun tangan. Pasalnya, ventilator merupakan perangkat vital yang dibutuhkan pasien di ruang ICU atau kondisi darurat.
“Kemarin kami sudah meminta kepada Inspektorat dan APH untuk menyelidiki, karena ventilator ini sangat dibutuhkan. Kita sering terima laporan pasien ICU ditolak karena tidak tersedia ventilator,” ungkapnya.
Rina mengaku heran dengan dugaan raibnya aset kesehatan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per unit tersebut. Ia menilai, persoalan ini harus ditangani secara serius agar tidak terus berulang.
“Ini harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa minimnya pengawasan bisa membuka peluang terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah dan aparat hukum memberikan perhatian khusus terhadap proyek-proyek di sektor kesehatan.
“Ini PR kita bersama. Mohon bupati, gubernur, wali kota, kejaksaan, dan APH memberikan atensi khusus terhadap proyek-proyek rumah sakit,” ujarnya.
Menurut Rina, proyek-proyek kesehatan kerap jadi bancakan oknum tak bertanggung jawab. Padahal, kata dia, proyek tersebut menyangkut nyawa manusia dan uang rakyat.
“Kalau tidak ada atensi, sampai kapan pun proyek rumah sakit akan jadi bancakan. Ini menyangkut nyawa manusia,” tambahnya.
Tak hanya soal alkes, Rina juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan alat kesehatan hingga indikasi klaim BPJS fiktif. Ia berharap pihak yang berwenang segera memeriksa hal ini demi menyelamatkan layanan kesehatan di Babel.
“Kalau dibiarkan, kualitas pelayanan akan turun, akses semakin sulit, dan ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan. Anggaran kesehatan sangat rentan jadi bancakan,” pungkasnya. (*)
