PANGKALPINANG, Deteksi Pos – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Otda) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang digelar melalui Zoom di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota itu diikuti 11 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melakukan evaluasi kondisi daerah sekaligus menyerap berbagai kebutuhan pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, hadir didampingi Sekretaris Daerah Mie Go dan Kepala Bapperida Yan Rizana. Dalam kesempatan itu, Pemkot menyampaikan sejumlah usulan strategis.
Pertama, kami mengusulkan pelatihan dan diklat bagi kepala daerah karena masa jabatan kami masih relatif baru. Kedua, keluhan yang sama dengan daerah lain terkait TKD dan belanja pegawai,” ujar Dessy.
Selain itu, Pemkot kembali menyoroti usulan status Kota Kepulauan untuk Pangkalpinang yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sejak diajukan pada 2024.
Status Kota Kepulauan ini penting, karena provinsi kita wilayah kepulauan, namun Pangkalpinang belum. Usulan sudah disampaikan sejak 2024, tetapi belum ada respons,” katanya.
Pemkot juga mengusulkan pengembangan kawasan industri yang akan dikelola BUMD. Namun, rencana tersebut masih menunggu izin dari pemerintah pusat.
Kawasan industri ini masih menunggu izin. Informasinya, proses di pusat masih berjalan, sekitar 60 persen,” jelasnya.
Dessy berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat agar pembangunan dan pengembangan Pangkalpinang dapat berjalan lebih optimal. (*)
