Pangkalpinang, deteksipos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, kembali angkat suara soal pengelolaan dana dan aset di sektor kesehatan. Kali ini, ia menyoroti dugaan hilangnya alat kesehatan berupa ventilator di RSUP Ir. Soekarno, Babel, yang dinilai sangat krusial untuk pelayanan pasien kritis.
“Padahal barang ini (empat ventilator) sebelumnya ada, tapi kok tiba-tiba hilang,” kata Rina saat dikonfirmasi Aksara Newsroom, Jumat (25/4).
Rina menyebut telah meminta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Ia menyayangkan dugaan raibnya ventilator yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah per unit, apalagi alat tersebut sangat dibutuhkan di ruang ICU.
“Kemarin kami sudah meminta kepada Inspektorat dan APH untuk turun menyelidikinya, karena ventilator ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sejauh ini kerap menerima laporan penolakan pasien ICU atau darurat karena ketiadaan ventilator,” ungkapnya.
Menurut Rina, kasus ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum. Ia menilai lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya penyelewengan, baik terhadap aset maupun anggaran kesehatan.
“Ini harus ada yang bertanggung jawab. Ini menyangkut nyawa manusia dan uang rakyat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Rina juga mengingatkan bahwa proyek-proyek di sektor kesehatan selama ini rawan jadi ajang bancakan oknum tak bertanggung jawab. Ia meminta agar semua proyek di rumah sakit, termasuk pengadaan alat kesehatan dan klaim BPJS, diaudit secara menyeluruh.
“Kalau tidak pernah ada atensi, sampai kapan pun proyek di rumah sakit akan menjadi bancakan. Tolong kiranya yang punya kewenangan periksa turun tangan, untuk menyelamatkan rumah sakit yang ada di Bangka Belitung,” ujarnya.
Ia pun tak menampik bahwa dampak dari penyimpangan ini sangat besar, mulai dari menurunnya kualitas pelayanan hingga akses kesehatan yang makin terbatas bagi masyarakat.
“Kalau ini dibiarkan, jelas akan sangat merugikan masyarakat dan keuangan negara,” tutupnya. (*)
