Caption : Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb Rahmad Sukendar
Sumatera Barat, Deteksi Pos – Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sumatera Barat semakin terang. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) akan melaporkan kasus tersebut ke Panglima TNI, menyusul temuan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan keterlibatan aparat dari institusi TNI dan Polri.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, TB Rahmad Sukendar, mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat soal alur penimbunan dan distribusi ilegal BBM subsidi jenis solar dan pertalite ke sektor industri.
“Kami akan menyerahkan laporan resmi kepada Aspam TNI dan Asintel KASAD. Mafia BBM ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menindas hak rakyat kecil atas subsidi,” kata Rahmad, Minggu, 11 Mei 2025.
Investigasi BPI KPNPA RI menemukan dua titik lokasi utama penimbunan:
Bypass Lubuk Begalung, diduga dikendalikan oleh oknum TNI AD berinisial SKR
Gaung, dekat Teluk Bayur, disebut berada di bawah kendali oknum TNI AL berinisial JF
Selain dua nama itu, BPI juga menyebut adanya keterlibatan anggota kepolisian dan pihak swasta dalam rantai distribusi ilegal BBM tersebut.
“Laporan ini juga telah kami kirimkan ke Asisten Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nantinya akan diteruskan ke Presiden, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf TNI, Menteri BUMN, dan Kapolda Sumbar,” ujar Rahmad.
Ia menegaskan, laporan yang disusun pihaknya bukan sekadar pengaduan, melainkan bentuk desakan agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi. “Kami pegang bukti otentik. Tidak boleh ada ampun bagi pengkhianat negara yang bermain di sektor energi,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki nota kesepahaman dengan sejumlah institusi penegak hukum, BPI KPNPA RI akan terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ancaman mafia di sektor vital.
“Atas arahan Jenderal Erwin Charara Rusmana, selaku Pembina kami yang juga Penasehat Khusus Presiden Bidang Polkam, kami fokus pada tiga isu: mafia BBM, mafia tanah, dan illegal logging. Ini bagian dari perang terhadap sistem penghisapan hak rakyat,” ujar Rahmad.
BPI menegaskan komitmen untuk menyeret semua pihak yang terlibat dalam dugaan praktik mafia BBM ke jalur hukum, tanpa terkecuali. (*)
