Pangkalpinang, deteksipos – Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mulai mencuat di tengah pembahasan efisiensi anggaran. Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya pun angkat bicara dan menyampaikan sikap tegasnya.
Dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel yang digelar Senin (21/4/2025), pembahasan sempat berlangsung alot hingga akhirnya diskors. Opsi-opsi efisiensi yang diajukan eksekutif dinilai kurang tepat oleh legislatif.
“Ini kita skors dulu. Memang pihak eksekutif sudah mengajukan beberapa opsi, tapi kami nilai banyak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti TPP. Kalau bisa TPP jangan diganggu dululah,” ujar Didit kepada wartawan usai rapat.
Tak hanya soal TPP, Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti opsi pemangkasan anggaran bantuan sosial dan hibah. Menurutnya, pemangkasan terhadap sektor-sektor sensitif harus dipikirkan ulang.
“Bansos, hibah, yang seperti itu janganlah (dipotong). Artinya ini jangan dibebankan sepenuhnya ke eksekutif. Legislatif juga harus ikut berpikir,” tambahnya.
Didit menegaskan, pihaknya akan mengundang stakeholder terkait untuk duduk bersama membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi.
Terkait polemik TPP ASN, Didit memberi sinyal bahwa hal tersebut sangat bergantung pada kontribusi nyata ASN dalam mendongkrak PAD.
“Saya tidak berwacana, tapi ada nggak komitmen ASN untuk meningkatkan PAD? Kalau ada, oke, TPP kita pertahankan. Tapi kalau nggak ada, ya apa boleh buat,” tegasnya.
Rapat lanjutan antara TAPD dan DPRD Babel dijadwalkan berlangsung usai evaluasi internal masing-masing pihak. (*)
