Harry Khoirul Anwar SH PLT Sekretaris BPI KPNPA RI (foto : dok.pribadi)
Jakarta, Deteksi Pos – Baru- baru ini Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kepada publik, saat ini Polri memiliki aplikasi Clean and Clear dan Whistle Blower dimana dari System yang telah disosialisasikan kepada para Peserta Calon Taruna / Taruni untuk dapat menyampaikan pengaduan terkait ada dugaan penyimpangan serta pungli maupun suap di dalam seleksi catar Akpol.
Menurut Kapolri, itu semua adalah sebagai bentuk dan wujud tanggung jawab Polri kepada Publik untuk Transparansi bersih dari suap, Korupsi, Kolusi.
Dan juga Polri harus siap menerima kritikan pedas dari masyarakat yang tujuan nya untuk Polri bisa ada perubahan dalam pelayanan dan melayani juga Polri harus senantiasa intens melakukan komunikasi secara aktif terhadap warga masyarakat mengetahui adanya penyimpangan dalam rekrutmen Polri.
“Kepada Polri untuk tidak segan meminta saran pendapat dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam rangka untuk perbaikan SDM Polri, dengan melibatkan semua unsur masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi tahapan seleksi penerimaan Akpol,” ungkap Kapolri.
“Dan ini, bisa dibuktikan Polri kepada Publik bahwa Polri tidak ada lagi menerima suap dalam rekrutmen polri tentu nya pasti akan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang menginginkan Polri bersih dari Korupsi,” imbuh Kapolri.
Menanggapi pernyataan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit tersebut, Harry Khoerul Anwar SH. Selaku Pelaksana Tugas Sekretariat Jendral Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) angkat bicara,
menurut pengamatan diri nya masih ada terjadi penyimpangan dalam penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol).
Kang Harry mengatakan bahwa dugaan penyimpangan itu terjadi dimulai sejak awal proses perekrutan calon anggota polisi sampai di akhir seleksi panitia pusat
” BPI KPNPA RI” selaku Lembaga Independen yang tugas nya melakukan penelitian terhadap para Penyelenggara Negara terkait dengan Rekrutmen dilihat dari berbagai aspek setelah dilakukan penelitian terkait dengan Rekrutmen setiap tahun nya diduga masih saja terjadinya ada penyimpangan,” katanya, Minggu (26/6) di Bandung.
Semestinya, lanjut Kang Harry, Kapolri harus bisa ambil alih komando dengan kontrol langsung dibawah kendali Kapolri, sehingga tidak ada kesan peserta yang tidak lulus tahapan didaerah tiba tiba lolos seleksi di Panitia Pusat dan ada sebaliknya, lolos didaerah , tiba tiba gagal di Panitia Pusat.
“Ada yang tidak lolos seleksi didaerah dan tiba tiba lolos di Panitia Pusat, ini semua masih saja terjadi dan bisa ditemui disetiap rekrutmen Polri setiap tahun,” terangnya.
Untuk itu Kang Harry Khoirul siap dihadirkan diundang sebagai narasumber untuk melakukan diskusi dengan Kapolri dan Pejabat Utama Polri terkait Polri bersih dari KKN di dalam Rekrutmen Polri.
“Kami dari BPI KPNPA RI Sudah sejak lama melakukan penelitian di berbagai Polda maupun di Mabes Polri dan masih ada ditemukan kecurangan maupun penyimpangan dalam seleksi penerimaan awal sampai ke seleksi tahapan akhir,” tuturnya.
Ia menambahkan terkait dengan rekrutmen, mengapa kami berani mengatakan seperti itu kepada publik dan berani meminta kepada Kapolri bila memang untuk masuk Akpol itu Zero Rupiah?
“Apakah Kapolri siap untuk melakukan ” Sumpah Pocong ” untuk membuktikan bahwa Polri dibawah komando Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo benar bersih transparansi dan tidak ada lagi menerima Suap dalam Rekrutmen Polri,” tegas Kang Harry.
BPI KPNPA RI juga memberikan apresiasi kepada Kapolri bahwa sudah banyak oknum yang terlibat didalam rekrutmen telah dilakukan penindakkan baik dengan pemecatan tidak hormat sampai dengan proses hukum ketahap persidangan umum , namun masih saja ada oknum Polri yang bandel dan memposisikan sebagai calo rekrutmen Polri.
“Makanya saya selaku PJ Sekjen Di BPI KPNPA RI sangat mengaharapkan kepada Kapolri dapat mengundang diri nya melakukan dialog dalam upaya menciptakan Polri yang bersih dari praktek suap , dirinya juga meminta kepada Kapolri bila mau “bersih-bersih” ya harus menggunakan sapu yang bersih jangan menggunakan sapu kotor agar di internal polri benar bersih dan budaya suap maupun korupsi hilang di tubuh polri sehingga kedepannya tidak ada lagi calo maupun orang dalam di tubuh Polri yang terlibat dalam rekrutmen penerimaan Polri,” tutur Kang Haji Harry.
Dalam kesempatan itu Kang Harry menyatakan, BPI KPNPA RI bangga dengan pola kepimpinan Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo yang sudah membawa perubahan dan bisa membawa Polri untuk dekat dan dicintai masyarakat, dan
juga merasa miris dengan masih adanya percaloan dalam rekrutmen Polri dimana masih banyak peserta catar Akpol yang seharusnya tidak lolos karena berbagai kendala tetap diluluskan panitia pusat ini semua terjadi karena masih adanya permainan didalam internal polri sendiri.
“BPI KPNPA RI memberikan dukungan kepada Kapolri dalam membenahi sumber daya manusia di SDM Polri harus ada pengawasan melekat yang benar benar jelas dan transparansi, sehingga dalam proses maupun seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama), dari Panitia Daerah Polda maupun Pusat di Mabes Polri tidak ada lagi percaloan dan Polri harus berani menerapkan komitmen Transparansi bersih dari KKN,” pungkas Kang Harry..(**)
