Pangkalpinang, deteksipos – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin memfokuskan pembenahan tata kelola industri pertimahan dalam prioritas pembangunannya kedepan. Hal itu diutarakannya saat menjadi narasumber dalam Dialog Ngopi 024 (Ngobrol Bareng Politisi 2024) Bangka Pos, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Jumat (3/6/2022).
Selain Pj Gubernur Ridwan, dalam Talk Show yang bertema “Kolaborasi DPRD dan Pj Gubernur untuk Babel Semakin Sejahtera” ini juga menghadirkan narasumber lainnya, yakni Ketua DPRD Babel Herman Suhadi.
Pj Gubernur mengutarakan Babel dianugerahi sumber daya manusia (SDM) yang hebat, telah banyak tokoh hebat yang lahir di Bumi Serumpun Sebalai. Tinggal bagaimana cara kita mampu mentransformasikannya menjadi potensi yang maksimal.
Menurutnya, dengan kekuatan SDM Babel yang unggul dalam mencurahkan pikirannya dalam hal konstruktif, tentu memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, termasuk dewasa ini dalam hal pembenahan tata kelola pertambangan timah.
“Karena esensinya timah merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk Babel. Sebagian orang beranggapan bahwa industri pertambangan ini merusak lingkungan, namun menurut saya itu tidak tepat, yang salah yakni tata kelolanya,” ujar Pj Gubernur Ridwan.
Ia menjelaskan berbagai aspek diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pada sektor industri timah. Dimulai meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi di sektor tersebut. Terlebih Presiden RI telah mengintruksikan untuk melakukan hilirisasi di sektor pertambangan, karena di samping meningkatkan nilai tambah, juga akan berimbas pada membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang.
Di samping itu dengan memberikan kepastian, kenyamanan dan kemudahan berusaha bagi investor, baik itu berupa insentif fiskal maupun non fiskal.
“Tentunya untuk mewujudkan hal itu kemampuan di bidang teknologi harus kita tingkatkan, termasuk efisiensi waktu, dan penerapan asas kepastian hukum,” ungkapnya.
Dirinya juga akan memfokuskan pada program reklamasi pada lahan bekas tambang ilegal. Dia menekankan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan memulihkan kembali kondisi ekologi, sedangkan lahan bekas tambang ilegal yang ditinggalkan, itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembalikannya ke kondisi ekologi seperti sedia kala.
Oleh karenanya beberapa waktu lalu ia telah bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan mendapat tawaran untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang ilegal di Babel sebagai hutan tanaman energi.
Itu semua menurutnya, perlu dukungan dari DPRD Babel sebagai mitra, dan dirinya merasa bersyukur hingga saat ini komunikasi baik dengan pimpinan maupun anggota DPRD Babel berjalan dengan baik.
Termasuk dengan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengatakan mencoba menjadi perekat dan gas, dengan berbicara dari hati ke hati, dan sejauh ini tidak ditemui kendala besar dan semuanya berjalan sesuai harapan.
“Itu membuat saya tidak ada kendala dalam menjalankan roda pemerintahan, karena kehadiran saya disambut dengan baik oleh Forkopimda Babel maupun temam-teman OPD. Kita bergerak bersama sebagai satu keluarga,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Herman Suhadi berharap dengan perbaikan tata kelola pertimahan berimbas pada peningkatan royalti timah untuk Babel, yang selama ini hanya 3 persen dapat meningkat menjadi 7-10 persen.
Termasuk hilirisasi, dirinya menekankan sudah saatnya berhenti menjual balok timah, namun sudah mulai membangun pabrik pengolahan seperti elektronik untuk meningkatkan nilai tambah. Tak hanya di sektor pertambangan, dirinya juga menyinggung hilarisasi untuk pabrik sawit. Jangan hanya Crude Palm Oil (CPO), tetapi dapat membuat minyak goreng.
“Dalam waktu kepemimpinan yang sedikit ini, manfaatkan seefisien dengan bekerja cepat, cerdas, dan ikhlas. Kami dari DPRD akan mensupport,” tutupnya.
