Rio Armanda Agustian (Foto : Istimewa)
Pangkalpinang, Deteksi Pos – Rio Armanda Agustian, seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), menggarisbawahi pentingnya kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
Pernyataan ini muncul seiring dengan adanya laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Pagi Pangkalpinang, sebuah gabungan kelompok LSM dan Ormas, yang mengadukan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait proyek perbaikan talang air lantai atas Gedung Pasar Pagi Pangkalpinang.
Selain itu, mereka juga melaporkan dugaan indikasi pembiaran praktik pungutan liar (pungli) di area Pasar Pagi Pangkalpinang, yang diduga melanggar undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
Rio (panggilan akrabnya) menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bentuk kontrol sosial yang mendasar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Didalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, peran serta dan kontrol sosial masyarakat kepada pihak pemerintah itu sangat dibutuhkan,” jelas Rio, Minggu (1/10/2023).
Selain itu, menurut Dosen Fakultas Hukum UBB ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat harus dianggap sebagai hal yang positif dan harus dikelola dengan efektif dan efisien agar berkontribusi pada perbaikan pelayanan publik di masa depan.
“Pelayanan publik kepada masyarakat itu baru optimal apabila ada kontrol sosial dari LSM dan Ormas-Ormas, karena pada prinsipnya mereka selalu mengawasi,” terang Rio.
Lebih lanjut ia menuturkan, peran serta masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan kepada lembaga terkait, seperti kepolisian atau dinas terkait, adalah manifestasi dari prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi.
“Ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, saran, atau kritik terhadap upaya pencegahan dan memberikan solusi terhadap masalah yang disampaikannya,” tutur Rio.
Rio mengungkapkan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah merumuskan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini mencakup tahapan penyelidikan dan pengembangan kasus yang memerlukan waktu.
Dia juga menekankan pentingnya memberikan hak jawab kepada pihak yang terkait dalam laporan masyarakat untuk memastikan informasi yang seimbang.
“Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintah dapat membantu membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan bebas korupsi. Ini akan mengarah pada tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan lebih baik untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Rio.
Penulis : J.Pasaribu
