Jakarta, deteksipos.com – Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan menggelar aksi nasional di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2025). Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan reformasi kebijakan perikanan yang dinilai kian menekan nelayan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, nelayan yang berasal dari Muara Angke dan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, memadati kawasan Monas sejak pagi. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penolakan kebijakan perikanan yang dianggap tidak berpihak pada nelayan kecil dan pelaku usaha nasional.
Sejumlah tuntutan mencolok tertulis dalam spanduk aksi, di antaranya penolakan naturalisasi kapal asing, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) laut, penolakan kebijakan kuota penangkapan ikan, serta permintaan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan menjadi 3 persen.
Tak kurang dari 7.000 orang turun ke jalan dalam aksi tersebut. Mereka menyebut aksi ini sebagai bentuk jeritan kolektif nelayan dan pelaku usaha perikanan yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah, khususnya yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sekretaris Jenderal Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), James Then, menegaskan bahwa kondisi nelayan saat ini semakin terjepit. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung merumuskan ulang kebijakan perikanan nasional agar lebih adil dan berorientasi pada keberlangsungan hidup nelayan.
“Kondisi sekarang sangat memberatkan nelayan. Banyak kebijakan KKP yang tidak berpihak pada pelaku usaha perikanan nasional,” kata James di sela-sela aksi.
Ia mengungkapkan, dampak kebijakan yang berlaku membuat hampir 40 persen kapal nelayan tidak dapat melaut. Jika situasi ini terus berlanjut, James memperkirakan sekitar 17 ribu kepala keluarga nelayan di Muara Baru dan Muara Angke terancam kehilangan mata pencaharian.
James juga menekankan pentingnya pelibatan nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam setiap proses perumusan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang disusun tanpa dialog hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan nelayan.
“Program pemerintah harus tepat sasaran dan mengutamakan kesejahteraan nelayan. Jangan justru mematikan usaha yang sudah bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi pesisir,” ujarnya.
Ia menegaskan, nelayan Indonesia merupakan bagian dari pendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Karena itu, mereka berharap aspirasi yang disuarakan dalam aksi ini dapat diwujudkan.
“Kami menuntut tolak naturalisasi kapal asing, tolak diskriminasi kapal angkut, hapus PBB laut, tolak kuota penangkapan ikan, dan turunkan PNBP menjadi 3 persen,” tegas James. (**)
