Pangkalpinang , Deteksi – Rabu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) – Perubahan Tahun Anggaran 2021 dalam rapat dengar pendapat bersama mitra terkait.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Adet Mastur, SH, MH dihadiri sejumlah anggota yang antara lain, Mansah, S.Th.i, Warkamni, Heryawandi, SE, H. Mulyadi dan Edy Junaidi Foe.
Sedangkan sejumlah mitra dinas/biro yang diharap kan hadir sesuai jadwal, terbagi ke dalam beberapa sesi pertemuan yang bertempat di ruang rapat komisi II tersebut adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah (UMKM), Badan Keuangan Daerah (Bakuda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas UMKM, berdasarkan pemaparan yang di kemukakan oleh dinas terkait reposisi, perubahan maupun realokasi sejumlah program yang anggaran nya bersumber dari dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK), anggota komisi II, Warkamni mempertanyakan potensi benturan antar anggaran dan program setelah perubahan.
“Dengan selisih anggaran sekian miliar, ada tidak benturan antar program anggaran yang satu dengan lain nya ?”, tanya Warkamni.
Masih terkait dengan UMKM, politisi asal partai Golkar, Heryawandi, SE, mengharapkan agar desain program pendidikan dan pelatihan perkoperasian lebih terukur dan terarah.
“Terkait anggaran program pelatihan dan perkoperasian, kita sepakat yang paling utama adalah pendidikan yang menjadi prioritas. Tetapi mesti mendesain ulang program perkoperasian yang terukur dan terarah. Keliru jika mendidik orang dengan biaya sekian miliar tetapi tidak ada hasil nya.” Ujar nya.
Menanggapi perihal tersebut, dinas UMKM menjelaskan akan mendahulu kan program-program prioritas.
“Kita akan mencoba mendahulu kan mana yang lebih prioritas.” Jelas kadis UMKM, Yulizar Adnan…(red)
