Pangkalpinang, DeteksiPos – Penataan kawasan Pasar Pagi Pangkalpinang diminta tidak mengorbankan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan. Pemerintah diharapkan memberikan kepastian tempat usaha sebelum menerapkan kebijakan penertiban pasar.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, saat menemui sejumlah pedagang pelataran Pasar Pagi yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Arnadi yang merupakan anggota Komisi II dari Fraksi PKS mengatakan, penataan pasar harus mempertimbangkan nasib dan keberlangsungan usaha pedagang kecil.
Menurutnya, menciptakan kawasan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman merupakan hal penting. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mencari nafkah.
“Pedagang kecil merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi kerakyatan. Setiap kebijakan yang menyangkut aktivitas mereka perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan para pedagang,” ujar Arnadi.
Ia memastikan DPRD akan menampung aspirasi pedagang dan membawa persoalan tersebut ke pembahasan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang guna mencari solusi.
“Insyaallah, aspirasi para pedagang di pelataran Pasar Pagi akan kami tampung dan segera kami diskusikan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Arnadi juga meminta pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif dalam melakukan penataan. Ia menilai komunikasi dengan pedagang perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat kecil.
Menurutnya, penataan pasar seharusnya mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik tanpa memutus sumber penghasilan pedagang yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut.
“Yang kita harapkan adalah pasar yang tertib, bersih, nyaman, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Pemerintah, pedagang, dan pembeli harus sama-sama mendapatkan manfaat,” tutupnya. (*)
