Pangkalpinang, DeteksiPos– Keterbatasan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 Kota Pangkalpinang diharapkan tidak menghambat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah kota diminta tetap berinovasi serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, saat menanggapi kondisi keuangan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/11/2026).
Abang Hertza mengakui kemampuan anggaran daerah saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, keterbatasan fiskal tersebut menurutnya harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Ia juga meyakini Pemerintah Kota Pangkalpinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Profesor Saparudin dan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menghasilkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Memang dalam kondisi APBD Perubahan 2026 ini tidak memberikan suatu kepuasan bagi kita. Itu adalah suatu keterbatasan, tetapi saya yakin dan percaya pemerintahan Pak Wali Profesor Saparudin dan Ibu Dessy Ayutrisna ini bisa memanfaatkan itu secara maksimal dan bisa memberikan hasil yang maksimal juga,” ujar Abang Hertza.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek fisik yang direalisasikan. Peningkatan kualitas mental, spiritual, serta kepedulian sosial masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun kota.
Karena itu, ia menilai pembangunan Pangkalpinang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, swasta, aparatur sipil negara (ASN), pemangku kepentingan hingga masyarakat.
“Pembangunan sebuah kota itu harus bersinergi, dibangun oleh seluruh elemen yang ada di kota itu, termasuk swasta, pemerintah daerah dan masyarakatnya. Apa yang bisa kita bangun? Kita bangun sebuah energi positif,” katanya.
Selain mendorong kolaborasi, Abang Hertza mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan aset daerah yang telah dibangun pemerintah maupun disediakan pihak swasta.
Menurutnya, pemeliharaan fasilitas publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna fasilitas tersebut.
“Setidaknya apa yang telah diberikan oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas-fasilitas yang ada itu bisa kita jaga. Nah, ini menjadi aset bagi kita. Sebagai warga kota yang baik, menjaga kotanya ya penduduknya. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap kota kita,” ungkapnya.
Abang Hertza menambahkan, keterbatasan APBD memang menjadi tantangan dalam menjalankan pembangunan. Namun, kemajuan daerah juga ditentukan oleh kemampuan membangun kerja sama, partisipasi publik, serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan fasilitas kota.
Ia berharap semangat gotong royong dan kolaborasi tersebut terus diperkuat agar pembangunan Pangkalpinang tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat terjaga, dan kota semakin tertata serta nyaman.(*)
