Jakarta, Deteksi Pos — Pemerintah Indonesia tengah fokus mempercepat pengelolaan serta pengembangan Rare Earth Elements (REE) sebagai langkah strategis memperkuat industri teknologi nasional dan membuka peluang ekonomi baru.
Namun, percepatan ini belum berjalan optimal karena masih terkendala persoalan mendasar, terutama terkait ketersediaan data cadangan REE yang belum jelas.
Praktisi Penambangan Timah, Ichwan Azwardi, menjelaskan bahwa berbagai negara, khususnya negara maju, telah lama memanfaatkan REE untuk kebutuhan industri strategis seperti baterai kendaraan listrik, panel surya, turbin angin, hingga peralatan militer. “Masalah terbesar dalam pengembangan industri REE nasional adalah tidak adanya cadangan REE yang terdata secara resmi. Secara global, Indonesia belum masuk sebagai negara pemilik cadangan REE, padahal potensi tersebut sebenarnya ada,” ungkap Ichwan.
Ia menilai tidak tercantumnya Indonesia dalam daftar negara pemilik cadangan REE dunia membuat daya tarik investasi menjadi melemah. Investor lebih memilih negara dengan data cadangan yang terverifikasi.
“Dengan tidak terinformasikannya Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan REE, investor akan sulit tertarik untuk bekerja sama. Karena itu, eksplorasi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh,” jelasnya.
Ichwan menambahkan bahwa potensi REE di Indonesia banyak berada pada mineral ikutan timah yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal. Padahal, mineral tersebut bisa menjadi dasar pengembangan industri REE dari hulu hingga hilir.
“Setelah eksplorasi dan data cadangan diperoleh, langkah berikutnya adalah proses produksi yang harus mencakup mineral ikutan timah, termasuk REE. Ini dapat membuka peluang Indonesia bersaing dalam industri mineral kritis global,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan percepatan hilirisasi mineral kritis sebagai prioritas, termasuk REE, untuk mendukung ketahanan energi dan teknologi masa depan. Namun, menurut para praktisi, kesuksesan langkah ini membutuhkan fondasi data yang kuat serta kolaborasi lintas sektor.
