Foto : Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar
Jakarta, Deteksi Pos – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb Rahmad Sukendar, angkat suara soal ultimatum Presiden Prabowo Subianto terhadap 1.063 tambang ilegal yang disebut merugikan negara hingga Rp300 triliun. Ia menegaskan, langkah Presiden untuk menertibkan mafia tambang harus dikawal ketat oleh seluruh aparat penegak hukum.
Menurut Rahmad, instruksi Presiden tidak boleh dipandang sebelah mata. Aparat di semua tingkatan, baik sipil, militer, maupun kepolisian, wajib mematuhi arahan tersebut tanpa ada kompromi dengan para pemain tambang ilegal.
“Presiden sudah jelas memberi komando. Kalau ada penyelenggara negara yang terbukti melanggar aturan atau ikut bermain di arena tambang ilegal, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu,” tegas Rahmad, Minggu (17/8/2025).
Ia menilai, praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, tidak boleh ada toleransi bagi siapapun yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk melindungi aktivitas ilegal.
Rahmad mengingatkan, hukum tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang. Ia menekankan pentingnya aparat bekerja profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik agar pemberantasan mafia tambang benar-benar berjalan efektif.
“BPI KPNPA RI siap berada di garis depan melaporkan siapa pun yang terlibat. Ini bukan hanya soal tambang ilegal, tapi soal menjaga marwah hukum di negeri ini,” ujar Rahmad.
Ia juga mengingatkan bahwa mafia sumber daya alam sudah lama bercokol dan kerap sulit disentuh hukum. Menurutnya, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memutus rantai mafia yang merugikan negara sekaligus rakyat.
“Kalau hukum dikalahkan oleh kepentingan, rakyat yang akan jadi korban. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi lagi,” kata Rahmad.
Lebih jauh, Rahmad menyebut keberanian Presiden memberi ultimatum harus diikuti konsistensi aparat penegak hukum di lapangan. Tanpa pengawalan yang kuat, kebijakan ini bisa mandek dan hanya jadi wacana semata.
Ia optimistis, bila seluruh instruksi Presiden dijalankan dengan konsisten, Indonesia bisa mengembalikan potensi pendapatan negara yang selama ini bocor. “Kalau ini berhasil, hasilnya akan kembali untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Rahmad. (*)
