Keterangan foto : Rahmad Sukendar Ketua Umum BPI KPNPA RI
Jakarta, Deteksi Pos– Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan menyapu bersih praktik mafia migas yang dinilai telah lama merugikan negara dan rakyat.
“Sikat habis mafia migas. Jangan bermain-main dengan nasib bangsa,” tegas Rahmad dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Menurut Rahmad, keberadaan mafia migas bukan sekadar masalah bisnis ilegal, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan energi nasional.
Ia menilai, permainan harga, manipulasi distribusi, dan monopoli pasokan migas telah membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dengan harga bahan bakar yang tidak wajar.
“Bangsa ini tidak boleh dijadikan ajang permainan oleh segelintir orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” ujarnya.
Rahmad mendesak penindakan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat hulu hingga hilir. Penegakan hukum, katanya, tidak boleh tebang pilih, bahkan jika melibatkan oknum pejabat pemerintah atau direksi perusahaan besar.
“Kalau sudah masuk ranah pengkhianatan terhadap negara, tidak ada alasan untuk melindungi siapapun,” tegasnya lagi.BPI KPNPA RI, lanjut Rahmad, berkomitmen mengawal isu ini hingga tuntas.
Organisasinya siap memberi dukungan penuh kepada aparat penegak hukum, termasuk menyerahkan data dan informasi dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Ia mengungkapkan, laporan dan keluhan dari masyarakat serta pelaku usaha kecil sudah banyak masuk ke BPI KPNPA RI terkait dugaan praktik mafia migas yang merajalela di berbagai daerah.
“Dari jalur distribusi BBM, permainan kuota, hingga penyalahgunaan izin impor migas, semua itu sudah menjadi rahasia umum di lapangan,” kata Rahmad.
Ia menilai, lemahnya pengawasan di sektor migas menjadi celah bagi mafia untuk bergerak leluasa. Bahkan, ada dugaan keterlibatan jaringan internasional yang bekerja sama dengan oknum di dalam negeri.
“Kita bicara soal kerugian negara yang bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Ini bukan angka kecil, dan dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Rahmad mengingatkan, sektor migas adalah salah satu urat nadi perekonomian. Jika dikuasai oleh kelompok tertentu melalui praktik ilegal, maka kedaulatan energi bangsa akan terancam.
Ia mencontohkan, gejolak harga BBM yang tidak sejalan dengan harga minyak dunia kerap menjadi indikasi adanya permainan di balik layar.
“Ini yang harus diungkap. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat hanya menjadi korban manipulasi harga,” tegasnya.
Rahmad juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam tender proyek migas, termasuk pengadaan infrastruktur dan kontrak kerja sama dengan pihak swasta.
Menurutnya, semua proses yang berkaitan dengan pengelolaan migas harus diaudit secara menyeluruh, transparan, dan terbuka untuk publik.
BPI KPNPA RI berharap KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian membentuk tim khusus yang fokus menangani kasus mafia migas.
“Tidak cukup hanya dengan operasi kecil-kecilan. Harus ada gebrakan besar yang membuat mafia ini benar-benar takut,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, penindakan tegas terhadap mafia migas akan memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain agar tidak berani bermain di sektor strategis ini.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan praktik mafia migas, baik melalui lembaga resmi maupun organisasi masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.
“Perang melawan mafia migas bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab kita semua,” katanya.
BPI KPNPA RI memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan tidak segan-segan mengkritik jika aparat terlihat ragu atau lamban dalam bertindak.
“Ini saatnya membuktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada mafia,” tutup Rahmad Sukendar. (*)
