Pangkalpinang, Deteksi Pos– Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas yang mulai melakukan pendataan di lapangan.
Menurut Saparudin, keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas sensus, tetapi juga pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
“Pemerintah membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat. Karena itu kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang jujur serta akurat,” ujar Saparudin usai mengukuhkan petugas Sensus Ekonomi 2026 Kota Pangkalpinang, Kamis (11/6/2026).
Ia menekankan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas dan potensi ekonomi masyarakat. Hasil pendataan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyusun kebijakan yang efektif tanpa didukung data yang valid. Oleh sebab itu, profesionalisme, objektivitas, dan integritas petugas sensus menjadi faktor penting untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.
“Data yang akurat akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat. Mulai dari program pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha masyarakat, hingga kebijakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” katanya.
Selain mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang turut membantu proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saparudin menilai validasi DTKS sangat penting untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia berharap BPS dapat membantu menyediakan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil satu hingga desil sepuluh.
“Data kesejahteraan yang akurat sangat diperlukan agar kebijakan bantuan sosial tidak salah sasaran. Dengan pemetaan yang jelas, pemerintah dapat lebih tepat dalam menentukan program intervensi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saparudin juga menyoroti langkah efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas penggunaan keuangan daerah.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan perjalanan dinas bagi aparatur pemerintah dan mengoptimalkan rapat maupun koordinasi melalui platform digital.
“Jika tidak bersifat mendesak, perjalanan dinas tidak kami izinkan. Saat ini teknologi memungkinkan banyak kegiatan dilakukan secara daring sehingga lebih hemat dan efisien,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi tersebut, lanjut Saparudin, telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemkot Pangkalpinang berhasil melakukan penghematan anggaran sekitar Rp13 miliar dari sejumlah pos belanja.
Dana hasil efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung program-program yang lebih prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (*)
