Pangkalpinang, Deteksipos — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin langsung Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja, Fisik dan Keuangan APBD Kota Pangkalpinang di Ruang Pertemuan BAPPERIDA Kota Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Desy Ayutrisna, Plt Sekretaris Daerah Budiyanto, Kepala BAPPERIDA Belly Jawari, Plt Kepala Bakeuda Syafarudin, perwakilan Bank Sumsel Babel, para kepala OPD, hingga camat se-Kota Pangkalpinang.
Dalam arahannya, Prof. Saparudin menegaskan rotasi pejabat eselon II yang dilakukan beberapa waktu lalu merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.
“Rotasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Pangkalpinang. Jabatan yang diamanahkan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Saparudin.
Ia menekankan seluruh kepala OPD harus mampu menunjukkan kinerja maksimal, terutama dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
“Setiap OPD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam pelayanan maupun pembangunan,” tegasnya.
Selain membahas evaluasi pelaksanaan program, rapat juga menyoroti realisasi pendapatan daerah dan capaian kinerja masing-masing OPD sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan APBD.
Menurut Saparudin, keterbukaan dan pengawasan menjadi hal penting agar masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah.
“Kita ingin seluruh pekerjaan terkontrol dan transparan. Masyarakat harus bisa melihat bagaimana pemerintah bekerja, baik secara administrasi maupun di lapangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Saparudin juga meminta seluruh OPD memahami visi dan misi kepala daerah, khususnya terhadap sejumlah isu prioritas yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Ia menyoroti persoalan pengelolaan sampah, optimalisasi retribusi daerah, hingga program perumahan guru yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
“Pengelolaan sampah, retribusi, dan program perumahan guru menjadi fokus yang harus terus dibenahi bersama,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran OPD agar bergerak cepat dalam merespons berbagai keluhan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Pelaksanaan APBD harus berjalan transparan dan akuntabel agar target pembangunan serta realisasi anggaran dapat tercapai secara maksimal,” pungkasnya. (*)
