Jakarta, deteksipos -Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, mendorong pengembalian status internasional Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjungpandan, Belitung, dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, ini membahas permohonan penetapan tiga bandara sebagai bandara internasional, termasuk Bandara H.A.S. Hanandjoeddin. Bandara tersebut sebelumnya pernah menyandang status internasional pada 2017, namun dicabut beberapa tahun setelahnya.
Hellyana menyebut pengembalian status internasional bukan sekadar simbol, tetapi bagian penting dalam memperkuat konektivitas udara dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta investasi di wilayahnya.
“Bandara H.A.S. Hanandjoeddin adalah pintu masuk utama wisatawan ke Belitung. Status internasional ini sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum kebangkitan ekonomi dan pariwisata kami,” kata Hellyana dalam pernyataan resmi.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap memenuhi segala persyaratan administratif dan teknis yang dibutuhkan guna mendukung usulan ini.
“Upaya ini sejalan dengan strategi pembangunan berkelanjutan dan membuka peluang ekspor langsung dari daerah. Kami tidak ingin konektivitas internasional terputus, sebab dampaknya sangat terasa bagi masyarakat,” ujarnya.
Hellyana juga menyinggung kesuksesan Belitung sebagai destinasi unggulan nasional, terutama setelah kemunculan film Laskar Pelangi dan pengakuan Unesco Global Geopark yang mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara.
Rapat tersebut juga membahas status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang dan Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang. Dari ketiga bandara yang diusulkan, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin dinilai paling siap dari sisi administrasi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, yang memimpin rapat, menyampaikan dukungan terhadap percepatan penetapan bandara internasional tersebut. Ia menyebut langkah ini relevan dengan agenda pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami mendukung percepatan penetapan kembali status internasional tiga bandara ini, khususnya yang telah siap secara dokumen. Ini bagian dari strategi besar pengembangan ekonomi wilayah,” kata Elen.
Selain pemerintah daerah, rapat ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Imigrasi, Bea Cukai, dan PT Angkasa Pura. (*)
