Kasus Korupsi PUPR Babel: Sapriadi Bayar Kerugian Negara Lebih dari Rp 1 Miliar

Konferensi Pers Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sewaktu menerima pengembalian kerugian negara oleh terdakwa Sapriadi, Senin, 16Oktober 2023 (Foto : deteksipos)

Pangkalpinang, deteksipos – Sapriadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek swakelola pemeliharaan rutin jalan Bina Marga di Dinas PUPR Bangka Belitung (Babel) selama tahun 2018 hingga 2021, akhirnya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1.030.863.600. Ini terjadi meskipun Sapriadi telah menjadi terpidana dalam kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Syaiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa pelunasan ini terjadi pada Jumat, 13 Oktober 2023. Total pembayaran yang terjadi pada Jumat lalu mencapai Rp 909.683.600 dari total kerugian sebelumnya sebesar Rp 1.030.863.600.

“Saat sidang, terpidana sebelumnya juga telah menitipkan Rp 100 juta sebagai uang pengganti. Demikian juga, uang denda sebesar Rp 100 juta telah dibayarnya,” kata Syaiful yang didampingi oleh Kasi Pidsus Syaiful Anwar dan jaksa penyidik Eko Putra Astaman.

Dengan pengembalian uang ini, menurut Syaiful, Jaksa sebagai eksekutor telah menuntaskan kasus dengan terdakwa Sapriadi.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami sebagai eksekutor,” tambahnya.

Sebelumnya, Sapriadi telah divonis oleh majelis hakim PN Tipikor Pangkalpinang dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, serta denda sebesar Rp 100 juta. Dalam putusan tersebut, terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.030.863.600.00, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan.

Sapriadi dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penulis: Jhonson

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *