Ketua Dewan Pers Dr.Ninik Rahayu dalam pembukaan Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers yang melibatkan 30 wartawan senior dari seluruh Indonesia pada tanggal 3-5 Oktober 2023 di Makassar (Foto : Istimewa)
Makasar, Deteksi Pos – Ketua Dewan Pers (DP), Ninik Rahayu, mengungkapkan kekhawatiran atas gangguan terhadap kemerdekaan pers akibat adanya uji kompetensi wartawan (UKW) yang diadakan oleh komunitas di luar wewenang DP. Hal ini diungkapkannya dalam pembukaan Pelatihan dan Penyegaran Ahli Pers yang melibatkan 30 wartawan senior dari seluruh Indonesia pada tanggal 3-5 Oktober 2023 di Makassar.
Ninik Rahayu menyatakan bahwa UKW yang dilakukan di luar DP dapat mereduksi eksistensi Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers. Meskipun minat wartawan untuk mengikuti UKW meningkat, hal ini seharusnya dilakukan melalui DP sebagai satu-satunya lembaga uji kompetensi wartawan di Indonesia.
“Uji kompetensi wartawan di luar DP bisa menganggu kemerdekaan pers. Kegiatan komunitas di luar Dewan Pers bisa mereduksi eksistensi Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers,” kata Ketua DP, Ninik Rahayu di Makassar, dilansir AntaraNews.com, Selasa (3/10/2023).
Namun, Ninik Rahayu juga mengungkapkan keprihatinannya karena beberapa komunitas menggelar UKW di luar Dewan Pers tanpa mengikuti standar kompetensi yang difasilitasi oleh DP.
“Kini ada komunitas-komunitas dengan gampang menggelar uji kompetensi wartawan bagi tingkat muda, tingkat madya, dan tingkat utama tanpa standar kompetensi yang difasilitasi Dewan Pers dengan lembaga uji yang dilibatkan,” katanya.
Minat wartawan dalam mengikuti UKW terus meningkat, tetapi ada kasus-kasus di mana UKW dikeluarkan oleh pihak lain yang bukan DP, yang menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan.
“Tadi saya dapat laporan, ada sejumlah wartawan yang membuat berita kacau bahkan yang memprihatinkan mereka adakah pemegang kartu utama. Setelah didata ternyata uji kompetensinya bukan dikeluarkan oleh DP. Ini salah satu bukti nyata kerugian bagi masyarakat serta dunia pers itu sendiri jika melibatkan komunitas tidak berkompeten melakukan uji kompetensi wartawan,” katanya ditemui usai acara pembukaan.
Dewan Pers mencatat bahwa hingga Oktober 2023, sebanyak 1.200 orang wartawan telah mengikuti UKW, dan Ninik Rahayu mengingatkan bahwa hanya UKW yang dikeluarkan oleh DP yang diakui secara resmi.
DP telah berkoordinasi dengan Pemerintah (Kemenkominfo) untuk menegaskan bahwa hanya DP dan mitra yang berwenang melakukan uji kompetensi wartawan.
Ninik Rahayu juga mencatat bahwa jumlah laporan dari masyarakat kepada DP cenderung meningkat, terutama menjelang dan selama Pemilu. Oleh karena itu, peran ahli pers sangat dibutuhkan dalam menghadapi peningkatan kasus tersebut.
“Diduga laporan terus meningkat karena menjelang dan hingga berakhir Pemilu nanti, justru laporan-laporan meningkat sehingga peran ahli pers juga sangat dibutuhkan,” katanya menjelaskan salah satu alasan DP menggelar pelatihan dan penyegaran ahli pers itu. (red)
