Pangkalpinang, Deteksi Pos— Untuk melihat secara langsung kinerja operasional dan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke PT TIMAH Tbk.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tersebut turut didampingi Senior Vice President Danantara David Ber Utomo serta Vice President Danantara Casta Calista. Rombongan diterima oleh Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk Harry Budi Sidharta bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT TIMAH Tbk Fina Eliani di Griya Timah, Sabtu (13/12/2025).
Mukhamad Misbakhun menyampaikan, agenda ini merupakan bagian dari reses Komisi XI dengan tema Kontribusi Sumber Daya Alam Terhadap Kemakmuran Masyarakat di Daerah, khususnya untuk melihat kontribusi PT TIMAH Tbk dalam bentuk pajak dan royalti.
“Melalui reses ini, kami ingin menilai manfaat daerah penghasil sumber daya alam bagi masyarakat serta memahami kontribusi PT TIMAH Tbk bagi negara dan masyarakat sekitar. Dari paparan yang disampaikan, PT TIMAH Tbk telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusinya,” kata Misbakhun.
Menurutnya, PT TIMAH Tbk memiliki peran penting yang dirasakan masyarakat, baik dari aspek sosial maupun upaya rehabilitasi lahan pascatambang. Namun demikian, masih terdapat tantangan operasional yang perlu diselesaikan agar kontribusi perusahaan semakin optimal ke depan.
Sementara itu, Harry Budi Sidharta memaparkan proses bisnis PT TIMAH Tbk mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pascatambang. Ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi perusahaan terkait tumpang tindih lahan IUP dengan sektor lain.
“PT TIMAH Tbk terus mendorong kegiatan eksplorasi guna meningkatkan sumber daya dan cadangan timah. Sekitar 80 persen IUP timah berada di Bangka Belitung, namun terdapat tumpang tindih lahan yang terus kami upayakan penyelesaiannya agar dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Harry mengapresiasi kunjungan Komisi XI DPR RI dan berharap dukungan agar PT TIMAH Tbk dapat meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat. (*)
