Pangkalpinang, Deteksi Pos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyatakan komitmennya untuk menghapus Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) bagi siswa SMA/SMK/SLB. Rencana ini mengemuka dalam audiensi bersama DPRD Babel yang digelar di Ruang Banmus DPRD, Rabu (14/5/2025).
Pj Sekretaris Daerah Babel, Fery Afriyanto, menyebut Pemprov telah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, termasuk penggajian tenaga honorer. Dana tersebut bersumber dari APBN dan APBD dan diklaim sudah sesuai aturan.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan. Namun, penghapusan IPP tentu berpengaruh pada struktur pembiayaan sekolah. Maka perlu penghitungan ulang APBD agar kebijakan ini tidak mengganggu operasional sekolah,” ujar Fery.
Audiensi juga dihadiri Plt Inspektur Daerah, Plt Kadisdik, Kepala Biro Hukum, serta para kepala sekolah SMA/SMK/SLB se-Babel. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membedah dampak dan kesiapan pelaksanaan penghapusan IPP secara total.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengingatkan bahwa rencana ini harus dibarengi kajian matang, khususnya soal pembiayaan. Ia menyebut kebutuhan anggaran bisa tembus Rp50 miliar.
“Jumlah itu untuk menutup gaji sekitar 250 guru honorer dan operasional sekolah. Jangan sampai niat baik ini justru mengganggu proses belajar mengajar. Maka kajian dan penyesuaian anggaran harus segera dilakukan,” tegas Didit.
Penghapusan IPP menjadi langkah awal Pemprov Babel untuk menciptakan pendidikan yang bebas pungutan dan lebih inklusif. DPRD dan Pemprov sepakat terus bersinergi demi menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas di Bumi Serumpun Sebalai. (*)
