Pangkalpinang, deteksipos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat bersama Gubernur Hidayat Arsani serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin, 5 Mei 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi dan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Pertemuan ini menjadi forum awal yang penting dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Pemerintah Provinsi dan DPRD secara bersama-sama mengkaji kebijakan strategis yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menekankan pentingnya perumusan RPJMD secara inklusif dan tepat sasaran. Menurutnya, RPJMD harus menjadi cerminan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjadi peta jalan pembangunan daerah ke depan.
“RPJMD tahun 2025-2029 harus mampu merefleksikan aspirasi masyarakat dan menjadi panduan bagi kita semua dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Didit dalam sambutannya.
Ia juga berharap agar rapat tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rumusan konkret yang dapat dijalankan oleh seluruh perangkat daerah. “Rapat ini harus menjadi tonggak awal yang baik dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Provinsi Bangka Belitung,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Hidayat Arsani menilai proses penyusunan RPJMD merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas dan terukur. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.
“RPJMD harus menjadi dokumen hidup yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” kata Hidayat Arsani.
Gubernur juga mengajak seluruh OPD untuk berkomitmen dalam merancang program-program prioritas yang dapat mempercepat pencapaian target pembangunan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Selain itu, rapat ini disebut menjadi forum strategis untuk menampung masukan dan saran dari berbagai pihak sebelum dokumen RPJMD difinalisasi. Keterlibatan DPRD dinilai krusial dalam menjaga akuntabilitas dan integritas proses perencanaan.
Dengan dimulainya pembahasan RPJMD 2025-2029, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap dapat menyusun arah kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, sekaligus menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
