Pangkalpinang, deteksipos– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemprov Babel, PT Timah, Pertamina, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Babel guna membahas potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menanggulangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Babel pada Senin (28/4/2025) tersebut menyoroti sejumlah peluang pendapatan daerah yang belum digarap optimal, termasuk pajak kendaraan bermotor, pasir, dan air permukaan.
Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol, menilai jajaran Pemprov Babel dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) belum maksimal dalam menggali potensi pajak dan retribusi. “Banyak potensi yang belum digarap, seperti pajak pasir dan air permukaan. Ini perlu kerja keras semua pihak,” ujarnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan RDP ini sengaja digelar untuk mencari solusi defisit anggaran sebesar Rp271 miliar. Ia menargetkan tambahan PAD tahun ini sebesar Rp200 miliar. “Kami yakin ini bisa tercapai. Salah satunya dari kenaikan royalti timah yang mencapai Rp100 miliar lebih,” katanya.
Didit juga menegaskan DPRD akan terus mengupayakan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tetap terjaga. “Kami berusaha agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Penjabat Sekda Babel, Fery Afriyanto, mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Babel untuk mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Babel. Ia juga menyebutkan potensi sektor tambang, perkebunan, dan industri perlu terus dimaksimalkan.
“PT Timah juga harus taat membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai sumber PAD utama. Pengawasan dan monitoring data PKB juga sangat penting agar pemungutan berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, Pertamina melalui GM Pertamina Pangkalbalam juga dinilai memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Kita yakin, pendapatan sebesar Rp200 miliar itu bisa kita capai tahun ini,” tutup Didit. (*)
