Wasekjen Dewan Pengurus Pusat Ikatan Advokat Indonesia, Penta Peturun (Foto : D.pos)
Babel, Deteksi Pos— Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan instrumen hukum krusial yang memastikan setiap perusahaan pertambangan dapat beroperasi secara sah sesuai ketentuan hukum. IUP memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan operasinya.
Sebagai pemegang IUP, PT Timah memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan operasi dan produksi setelah seluruh izin formal, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh Wasekjen Dewan Pengurus Pusat Ikatan Advokat Indonesia, Penta Peturun.
“Jika perusahaan telah mengantongi izin usaha, yang di dalamnya mencakup Amdal dan perizinan terkait lainnya, tentu perusahaan dapat melaksanakan proses bisnisnya secara sah,” ujar Penta, Senin (21/10).
Terkait rencana penambangan timah oleh PT Timah di Laut Beriga, Penta mengakui bahwa masih terjadi dinamika di lapangan. Namun, sebagai perusahaan milik negara yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam timah, PT Timah tetap memiliki hak untuk melanjutkan rencana tersebut, asalkan tetap memenuhi aturan yang ada.
“Jika ada kekhawatiran masyarakat terkait potensi pencemaran lingkungan, hal itu perlu dibuktikan secara konkret. Jika memang terjadi pencemaran, masyarakat berhak melaporkannya, dan pemerintah sebagai pemberi izin akan melakukan evaluasi atau memberikan sanksi kepada PT Timah,” lanjutnya.
Penta juga menekankan pentingnya kemitraan antara PT Timah dan masyarakat setempat dalam melaksanakan proses penambangan. Kemitraan ini dapat memastikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Ini juga berpotensi meredakan konflik sosial yang mungkin timbul akibat aktivitas pertambangan.
Menurutnya, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat adalah langkah strategis untuk menghindari konflik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses bisnis penambangan, PT Timah dapat menciptakan suasana kondusif dan saling menguntungkan.
“Idealnya, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan tata niaga penambangan timah yang sehat. Program kemitraan antara pemegang IUP dan masyarakat penambang harus terus dikembangkan agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya,” jelas Penta.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang strategis antara stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan komunitas terkait. Dengan komunikasi yang baik, kesepakatan bersama dapat dicapai, terutama mengingat seluruh aspek legal telah dipenuhi oleh PT Timah.
Lebih lanjut, Penta menegaskan bahwa penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung harus dilihat sebagai kepentingan nasional. Semua pihak harus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan upaya penyelamatan sumber daya alam Indonesia.
“Penambangan timah harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan publik dan kelestarian aset sumber daya alam kita. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersama-sama menjaga hal ini,” pungkasnya.
Laporan wartawan : Tama
