Caption : Ustad Farhan (dok.pribadi)
Pangkalpinang, Deteksi Pos– Fenomena kotak kosong dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Koordinator Komunitas Lintas Agama (KLA) Bangka Belitung, Ustad Farhan. Ustad Farhan, yang juga berprofesi sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama Bangka Belitung, menilai bahwa Pilkada adalah momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berdaulat dan demokratis.
Menurut Ustad Farhan, negara telah mengeluarkan dana dari uang pajak rakyat untuk membiayai pelaksanaan Pilkada agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik. Namun, munculnya fenomena kotak kosong menjadi alarm bahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan, jika fenomena ini menjadi gerakan yang terstruktur dan sistemik, hal itu akan sangat membahayakan proses demokratisasi dalam memilih pemimpin daerah yang dekat dengan masyarakat dan memahami sosio-kultur setempat.
“Jika kotak kosong menang, posisi kepala daerah akan diisi oleh pejabat (Pj) yang ditunjuk oleh pusat. Pejabat ini biasanya tidak memahami kondisi sosial, geografis, dan ekonomi warga setempat,” ungkap Farhan. Ia mencontohkan situasi di Bangka Belitung, di mana Pj Gubernur telah diganti tiga hingga empat kali, yang menurutnya menunjukkan ketidakefisienan sistem ini.
Ustad Farhan juga menyoroti kepemimpinan Pj Bupati Bangka selama setahun terakhir yang dinilainya gagal menyelesaikan berbagai persoalan, seperti defisit APBD dan pemotongan gaji honorer serta TPP ASN. “Tidak ada gebrakan signifikan dari Pj Bupati untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Bangka. Ini menunjukkan betapa tidak efektifnya jika posisi kepala daerah dijabat oleh Pj,” tegasnya.
Dengan alasan tersebut, Ustad Farhan menegaskan bahwa memilih kotak kosong dalam Pilkada lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Ia berpendapat bahwa mencoblos kotak kosong hanya akan memperpanjang kekuasaan para birokrat pusat, yang pada akhirnya akan merusak peran demokrasi.
“Pj kepala daerah yang ditunjuk pusat mungkin tidak memahami masalah daerah, tidak mengenal masyarakat, serta budaya kita. Lebih baik kita memilih pemimpin yang definitif, meskipun belum sempurna, daripada tidak ada pemimpin sama sekali,” tambahnya.
Untuk Farhan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang dikenal dan dekat dengan masyarakat setempat pada Pilkada mendatang. “Pemimpin definitif adalah keharusan untuk menyelamatkan demokrasi dan daerah kita. Manfaatnya jauh lebih besar daripada mudharatnya,” pungkasnya, seraya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada Pilkada nanti. (Dpos)
