Bangka, Deteksi Pos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar rapat penandatangan Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka tentang Penanganan Hukum Bidang Perdata dan TUN, berlangsung di Ruang rapat Paripurna DPRD, Senin (16/01/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Iskandar, S.IP dan dihadiri oleh wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP,M.Trip, Forkompinda, Kepala Dinas, kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Bangka mendukung mou/kerjasama antara DPRD Kabupaten Bangka dengan Kejari Bangka tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
“Sehingga nantinya kami dapat berkonsultasi dengan pihak Kejari, atau mungkin ada hal hal yang kami ragukan jadi bisa sharing dengan Kejaksaan Negeri tentang rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD atau ada hal- hal lain yang berkenaan dengan hukum,” ujarnya Ketua DPRD.
Menurut Iskandar, kami bisa minta pendapat hukum dengan kejari, biar bisa merasa nyaman dan aman dalam bertugas. Atas nama DPRD Kabupaten Bangka Iskandar berharap Semoga dengan kerja sama ini dapat meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Bangka dan sekretariat DPRD Kabupaten bangka lebih baik lagi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Ibu Futin Helena Laoli, SH, MH mengatakan Nota Kesepakatan ini bertujuan sebagai upaya tindakan preventif dan kuratif dan menciptakan sinergitas serta kolaborasi antara legislative dan yudikatif.
Selanjutnya, untuk ruang lingkup Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Bangka dengan Kejaksaan Negeri Bangka tentang Penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN adalah sebagai berikut:
Satu, Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
Kedua, Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang hukum Perdata
Ketiga, Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi
Keempat, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, seminar, sosialiasi, magang dan penyediaan narasumber.
Kelima, Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
