Wisata  

HNSI Kabupaten Bangka, Berharap Kejati Babel Lanjutkan Proses Kasus Korupsi Tambang Ilegal

Ketua HNSI Kabupaten Bangka, Lukman

BANGKA, deteksipos – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel tetap melanjutkan proses dugaan kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara dengan adanya penambangan ilegal yang terjadi di Kawasan Jalan Laut, Kampung Pasir, Sungailiat, Kabupaten Bangka, minggu (24/4).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Lukman ketika dihubungi oleh awak media terkait dengan pemanggilan beberapa orang yang diduga terlibat atas kasus korupsi tersebut mengatakan bahwa pihaknya selaku kontrol sosial memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejati Babel yang telah turut menangani permasalahan tambang ilegal itu.

“Menurut saya, ini baru pertama kalinya pihak kejaksaan khususnya Kejati Bangka Belitung melakukan pemeriksaan terhadap aktor intelektual yang memprakarsai dugaan tindak pidana korupsi atas penambangan tambang ilegal. Selama ini yang menjadi korban jika dilakukan penertiban tambang ilegal selalu para penambang, namun untuk kasus tambang ilegal di Jalan Laut ini yang menjadi fokus pemeriksaan adalah dugaan tindak pidana korupsinya yang menyebabkan kerugian negara,” tegas Lukman.

Ia menilai, sesuai undang-undang pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia pun menegaskan jika adanya aktivitas penambangan ilegal yang berada di Jalan Laut khususnya yang berada di Belakang SD 18 justru dikuasai oleh oknum tertentu.

“Saya merasa kasihan kepada para penambang, mereka ditekan dengan harga pasir timah diluar dari kewajaran. Mereka ini (penambang-red.) sudah banyak mengeluarkan biaya dan tenaga, namun harga yang mereka terima jauh dari standar,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan memantau proses hukum yang saat ini masih dalam proses penanganan pihak Kejati Babel.

“Kami mengajak kepada berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk mendukung dan memantau proses hukum yang saat ini masih dalam penanganan pihak Kejati. Dalam waktu dekat ini kami akan ke kejati untuk menanyakan sejauh mana proses sudah berjalan. Hal ini kami lakukan agar tidak ada lagi praktek-praktek yang serupa. Ini akan memberikan efek jera bagi pelaku dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (Amin)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *