Caption: Ketua Umum Asosiasi Asprumnas, M. Syawali (Foto: Dokumentasi)
Jakarta, Deteksi Pos – Ziarah Hari Jadi Bone (HJB) ke-696 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Selasa (31/3/2026), menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Dari ruang sunyi para pahlawan, muncul kritik tajam sekaligus peringatan: pembangunan nasional tak boleh terus menjauh dari rakyat.
Ketua Umum Asosiasi Asprumnas, M. Syawali, secara lugas menyoroti arah pembangunan yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan, akses terhadap hunian layak dan terjangkau harus menjadi prioritas, bukan sekadar janji dalam dokumen perencanaan.
“Pembangunan hari ini masih terasa elitis. Pertumbuhan ada, tapi belum sepenuhnya menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Ini yang harus dikoreksi,” tegas Syawali.
Menurutnya, simbol kebangsaan seperti Merah Putih akan kehilangan makna jika tidak diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Ia mengingatkan, ketimpangan akses hunian adalah cermin dari masih timpangnya arah pembangunan.
Dorongan konkret pun disampaikan melalui rencana pengembangan kawasan strategis di Kertajati, Bone, Lampung, hingga Sumatera Utara. Namun Syawali menekankan, proyek tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan harus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan hanya melahirkan kawasan, tapi mengabaikan manusia di dalamnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi pihak yang paling tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Bagi Syawali, ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi soal keberpihakan negara.
“Kalau rakyat kecil masih kesulitan punya rumah, maka ada yang keliru dalam arah kebijakan kita. Negara harus hadir, bukan sekadar menjadi regulator, tapi pelindung,” katanya.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, Syawali menaruh ekspektasi besar kepada Prabowo Subianto untuk berani melakukan koreksi arah. Ia menilai, momentum menuju Indonesia maju hanya akan tercapai jika pertumbuhan dibarengi pemerataan yang nyata.
“Ini bukan soal angka makro. Ini soal keadilan. Kalau tidak merata, maka pertumbuhan hanya akan memperlebar jurang,” ujarnya tajam.
Apresiasi turut diberikan kepada Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., yang dinilai konsisten mendorong pembangunan berbasis kolaborasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kolaborasi tanpa fondasi persatuan hanya akan menjadi slogan.
Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan utama bangsa yang tidak bisa ditawar.
“Persatuan bukan pilihan, tapi keharusan. Dari Sabang sampai Merauke, itu kekuatan kita. Kalau itu retak, pembangunan apa pun akan kehilangan arah,” katanya.
Syawali juga menyoroti peran media yang dinilainya kerap terjebak pada euforia pembangunan tanpa mengawal substansi. Ia meminta insan pers lebih kritis dalam memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.
“Media jangan hanya memberitakan seremoni dan angka. Kawal substansi. Suarakan yang lemah,” tandasnya.
Dari Kalibata, pesan itu terasa gamblang: pembangunan Indonesia sedang diuji. Bukan oleh seberapa besar proyek yang dibangun, tetapi oleh sejauh mana negara berani berpihak. Rumah rakyat dan persatuan kini bukan lagi jargon—melainkan tolok ukur keberhasilan yang tak bisa lagi ditunda. (Wh)
