Babel  

Pemkot Pangkalpinang Hadiri Rilis BRS BPS: Soroti Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pangkalpinang, Deteksi Pos— Pemerintah Kota Pangkalpinang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kebijakan berbasis data. Hal ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, mewakili Wali Kota, dalam rilis dan konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pangkalpinang, Selasa (8/4/2025).

BPS memaparkan dua indikator krusial dalam acara ini: angka inflasi Maret 2025 dan pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang pada Triwulan IV Tahun 2024. Kedua data ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja perekonomian daerah serta dasar dalam penyusunan langkah strategis ke depan.

Sekda Mie Go mengapresiasi kinerja profesional BPS yang secara konsisten menyajikan data valid dan akuntabel. Ia menekankan bahwa data statistik menjadi instrumen vital dalam perumusan kebijakan publik, termasuk pengendalian inflasi.

“Dalam situasi ekonomi yang terus berfluktuasi, data akurat adalah senjata utama untuk menjaga stabilitas. Informasi dari BPS menjadi rujukan penting, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat luas,” ujar Mie Go.

Ia menambahkan, pengendalian inflasi menjadi prioritas daerah. Dengan mengetahui secara rinci komoditas penyumbang inflasi, pemerintah dapat mengambil langkah konkret bersama instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Kepala BPS Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengungkapkan bahwa inflasi Maret 2025 dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas strategis di sektor pangan dan jasa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir 2024 mencatatkan kinerja positif di sejumlah sektor, meskipun tekanan eksternal masih terasa.

Acara ini turut dihadiri perwakilan OPD, instansi vertikal, dan media massa. Diskusi terbuka di akhir sesi membuka ruang interpretasi data serta menjajaki kolaborasi lintas sektor dalam merespons dinamika ekonomi terkini.

Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap rilis BRS ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. [*]

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *