Wisata  

Pansus XVII DPRD Kabupaten Bateng, Kunker Ke Kantor Pengadilan Agama Sungailiat

BANGKA, deteksipos – DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melalui Panitia Khusus (Pansus) XVII melakukan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Pangadilan Agama Sungailiat dalam rangka penyusunan Raperda pencegahan perkawinan pada usia anak khususnya yang ada di Kabupaten Bateng, Kamis (28/4).

Pada kesempatan tersebut, Rombongan Pansus XVII yang dipimpin oleh Apri Panzupi bersama anggota Pansus lainnya serta OPD Pemkab Bateng yang mendampingi diantaranya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bateng.

Kunjungan kerja Pansus XVII DPRD Kabupaten Bateng diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat, Muhammad Aliyuddin beserta para pejabat Pangadilan Agama lainnya, pertemuan dilangsungkan di ruang rapat humas pada, Rabu (27/4).

Informasi tersebut, disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat, Muhammad Aliyuddin saat dikonfirmasi langsung setelah pertemuan bersama Pansus XVII DPRD Kabupaten Bateng mengatakan, bahwa pada hari ini Pansus XVII DPRD Kabupaten Bateng melakukan Kunker ke Pangadilan Agama Sungailiat dalam rangka penyusunan Raperda yang nantinya akan di sahkan menjadi Perda terkait pencegahan pada perkawinan usia anak yang ada di Kabupaten Bateng.

“Alhamdulilah, pada hari ini kita di kunjungi oleh DPRD Kabupaten Bateng khususnya pansus XVII dalam rangka memberikan masukan dan saran terkait adanya penyusunan raperda yang akan di bahas oleh DPRD bersama Pemkab Bateng mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bateng,” terang Aliyuddin.

Dijelaskannya, sesuai regulasi aturan mengenai pencegahan sudah dilakukan sejak lahirnya UU 23/2002 yang diubah dengan UU 35/2014 tentang perlindungan anak, serta melalui perubahan UU 1/1974 sebagimana diubah dengan UU 16/2019 dimana usia anak yang boleh menikah 19 tahun. Baik bagi mempelai pria maupun wanita.

Kemudian, Konvensi Internasional sudah lama mengatur mengenai upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak melalui Convention on the right of the child (Konvensi hak anak). Mahkamah agung sendiri secara khusus telah mengeluarkan regulasi berupa Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang dipraktikkan di seluruh pengadilan Agama di Indonesia bagi masyarakat muslim dan Pengadilan Negeri di Indonesia bagi masyarakat non muslim.

“Namun berdasarkan pengalaman pengadilan agama mengadili perkara dispensasi kawin masih terdapat beberapa masalah yang diuraikan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ada 5 hal yang penting yang hingga kini menjadi permasalahan dalam pengadilan agama sendiri pertama, regulasi yang ada masih bersifat himbauan jika dianalisis materi muatannya khusus mengenai pencegahan perkawinan anak tidak ada upaya sangsi yang diberlakukan terhadap keluarga yang menikahkan anaknya dibawah umur tanpa izin pengadilan.

Kemudian, ada beberapa lembaga yang memiliki irisan kewenangan berperan terhadap perkawinan anak yakni Disdukcapil, Kemenag melalui KUA, Pengadilan Agama/Negeri. Berikutnya, masyarakat Indonesia masih menganggap perkawinan tercatat sebagai syarat formil jika tidak dilaksanakan tidak berdampak apapun terhadap perkawinan.

Lanjutnya, tidak ada upaya memberikan sangsi terhadap Kadi liar yang masih banyak di masyarakat, yang sering menikahkan orang sembarangan. Terakhir upaya pencegahan perkawinan anak juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak putus sekolah, karena pendidikan yang masih rendah juga menjadi faktor banyaknya anak yang mau dinikahkan dibawah umur.

“Ke 5 hal tersebut, merupakan masukan dari pengadilan agama Sungailiat kelas IB terhadap Raperda tersebut. Masalah filosofis Raperda ini adalah upaya untuk memberikan ruang keadilan bagi anak untuk dapat berkembang dan memenuhi cita-citanya,” pungkasnya. (Amin)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *