Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, H. Ibnu Hajar, saat menggelar kegiatan reses di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. (Foto: Deteksi Pos)
Bekasi, Deteksi Pos — Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi menjadi perhatian serius di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, H. Ibnu Hajar, saat menggelar kegiatan reses di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi legislator yang mewakili wilayah Tarumajaya, Babelan, dan Muara Gembong itu untuk menyerap secara langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat.
Ibnu Hajar mengatakan, melalui kegiatan reses dirinya ingin mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memetakan kebutuhan mendesak yang perlu diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Melalui reses ini, saya ingin menjaring aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi skala prioritas dan kebutuhan warga akan kita inventarisasi, kemudian kita perjuangkan melalui dinas terkait sesuai dengan kewenangannya,” ujar Ibnu Hajar kepada Deteksi Pos, Rabu (11/11/2026).
Ia berharap, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas usulan atau catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan melalui program pembangunan pemerintah daerah.
Salah satu aspirasi yang mencuat dalam kegiatan tersebut datang dari praktisi rumput laut yang menyoroti persoalan pengelolaan dan kualitas hasil panen rumput laut di wilayah Taruma Jaya, Babelan dan Muara Gembong.
Dalam penyampaiannya, praktisi rumput laut, Abdul Syukur, mengungkapkan bahwa pengelolaan rumput laut selama ini dinilai belum berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Salah satu persoalan yang ditemukan adalah praktik pemanenan sebelum waktunya sehingga berpotensi memengaruhi kualitas hasil produksi.
Selain itu, hasil panen rumput laut juga masih kerap tercampur kotoran dan bahan lain. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius agar kualitas rumput laut yang dihasilkan dapat memenuhi standar komoditas yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Menurut Abdul Syukur, salah satu solusi yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah pembangunan sarana penjemuran rumput laut. Selain itu, rehabilitasi tambak juga diperlukan agar kondisi lahan budidaya lebih mendukung pertumbuhan rumput laut secara optimal.
“Setiap 100 hektare lahan perlu disiapkan satu orang insinyur untuk mendampingi para petani. Mulai dari menentukan waktu panen, proses penjemuran, pengemasan (packing), hingga tahapan lainnya. Dengan pendampingan tersebut, kualitas dan hasil produksi rumput laut kita bisa lebih baik,” ungkap Abdul Syukur.
Ia berharap, melalui pembenahan sistem budidaya, peningkatan kualitas pascapanen, serta pendampingan tenaga ahli, rumput laut Muara Gembong, Taruma Jaya, dan Babelan dapat berkembang menjadi komoditas unggulan sekaligus ikon Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Ibnu Hajar mengakui bahwa realisasi setiap aspirasi masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan anggaran. Meski demikian, ia memastikan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan inventarisasi untuk diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa terealisasi. Tentu kita juga harus melihat kemampuan anggaran daerah agar program yang diperjuangkan dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (*)
