Oleh : Rikky Fermana (Opini)
Deteksi pos – Kebijakan regulasi pertambangan yang terindikasi sebagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Minerl dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, telah memunculkan perhatian masyarakat.
Namun, dampaknya ternyata lebih luas daripada sekadar berita sensasional. Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi industri pertambangan timah di Bangka Belitung, khususnya terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi PT Timah Tbk dan perusahaan tambang yang memiliki smelter timah.
Menurut Direktur Babel Resources Institute (BRiNST), riset mereka menunjukkan bahwa eksploitasi yang tak terkendali dalam industri ini dapat berdampak buruk pada bisnis pertambangan nasional. Pada tahun 2022, Indonesia mengekspor sekitar 74.408 metrik ton timah, dengan sebagian besar berasal dari PT Timah Tbk dan smelter swasta.
Namun, situasi ekspor yang berlebihan telah mencuat, terutama dengan masih adanya praktik ilegal dalam penambangan dan perdagangan timah di kalangan kolektor atau pengepul timah ilegal di Bangka Belitung.
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga telah menyoroti perlunya pembenahan tata kelola industri timah dalam negeri. Mereka mencatat potensi kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun akibat pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah operasi PT Timah Tbk (TINS). Temuan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak-pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).
Berdasarkan data hingga Juni 2023, ekspor timah dari Indonesia mencapai 31.876,56 metrik ton, sebagian besar berasal dari smelter swasta. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan tata kelola dalam industri pertambangan timah di negara ini.
BRiNST juga menyoroti perluasan izin perusahaan smelter timah yang relatif kecil. Dalam banyak kasus, perusahaan dengan izin pengelolaan di bawah 10 ribu hektar, bahkan ada yang di bawah seribu hektar, berkontribusi besar pada ekspor timah.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang pengaturan RKAB yang mungkin perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan tahapan eksplorasi yang baik dan benar.
Di sisi lain, PT Timah Tbk sebagai pemilik wilayah IUP konsesi terbesar di Indonesia menghadapi tantangan produksi dan penjualan yang menurun drastis. Pada produksi bijih timah mereka menurun pada semester 1 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan harga jual rerata logam timah juga mengalami penurunan yang signifikan.
Meskipun harga timah berfluktuasi, PT Timah Tbk masih mencatatkan laba positif hingga semester 1-2023 untuk bertahan mengoperasional roda perusahaan dan menghidupi ribuan karyawannya.
Tentunya Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan industri pertambangan timah Indonesia di tengah persaingan global yang ketat dan tuntutan untuk tata kelola yang lebih baik. Sementara perusahaan tambang yang memiliki smelter meraih keuntungan melebihi ambang kewajaran.
Dalam menghadapi semua tantangan ini, perlu adanya upaya serius untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola industri pertambangan timah di Indonesia.
Kasus korupsi yang timbul dari kebijakan masih dalam pengungkapan, meskipun hal ini harus menjadi panggilan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan dalam industri ini.
