Caption : Salah satu smelter di kawasan jelttik yang disita oleh kejagung (Foto : ist)
DeteksiPos, Bangka — Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, berkembang menjadi salah satu kawasan penting dalam aktivitas pengolahan timah. Sejumlah fasilitas peleburan beroperasi atau tengah dipersiapkan untuk beroperasi.
Perkembangan tersebut semestinya menjadi bagian dari agenda hilirisasi pertambangan yang memberikan nilai tambah bagi daerah dan negara. Namun, pertumbuhan industri pengolahan timah juga harus diikuti dengan kepastian hukum, terutama terkait asal-usul bahan baku yang masuk ke setiap smelter.
Persoalannya bukan sekadar apakah sebuah perusahaan memiliki bangunan smelter atau izin industri. Yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh bahan baku yang dilebur berasal dari kegiatan pertambangan yang sah dan dapat dibuktikan secara administratif maupun hukum.
Hal ini perlu ditegaskan karena izin industri pengolahan tidak sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebuah fasilitas dapat memiliki izin untuk menjalankan kegiatan industri, tetapi bahan baku yang diterimanya tetap harus memiliki sumber dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan pertambangan.
Karena itu, pengawasan terhadap smelter tidak boleh berhenti di pintu masuk pabrik. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menelusuri rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari lokasi penambangan, pemegang IUP, volume produksi, pengangkutan, penjualan, hingga material tersebut akhirnya masuk ke tungku peleburan.
Tidak Semua Smelter Dapat Disamaratakan
Sejumlah nama perusahaan muncul dalam aktivitas pengolahan timah di kawasan Jelitik. Di antaranya PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Mitra Bangka Semesta (MBS), PT Panca Mega Persada (PMP), serta PT Mitra Stania Prima (MSP) dan lagi ada beberapa nama yang belum terpantau.
Namun, status masing-masing perusahaan tidak dapat disamaratakan.
PT Mitra Stania Prima, misalnya, diketahui memiliki kegiatan pertambangan di wilayah Mapur, Kabupaten Bangka, selain menjalankan kegiatan pengolahan timah. Dengan demikian, keberadaan IUP pada perusahaan tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh smelter di Jelitik tidak memiliki dasar perizinan pertambangan.
Justru karena terdapat perbedaan model usaha tersebut, pemerintah perlu membuka informasi secara lebih terang mengenai status setiap perusahaan.
Mana perusahaan yang memiliki tambang sendiri? Mana yang memperoleh bahan baku dari pemegang IUP lain? Mana yang hanya menjalankan jasa pengolahan? Dan mana yang belum memenuhi seluruh persyaratan untuk berproduksi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak justru membuka ruang bagi masuknya mineral yang berasal dari pertambangan ilegal.
Kasus Penindakan Menjadi Peringatan
Sorotan terhadap kawasan Jelitik juga tidak dapat dilepaskan dari sejumlah tindakan aparat penegak hukum.
PT RBT pernah menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tata niaga timah. Aset perusahaan tersebut disita aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.
Sementara PT Panca Mega Persada juga pernah menjadi sasaran penindakan Satgas Halilintar. Dalam operasi pada November 2025, aparat mengamankan material timah dalam jumlah besar dari lokasi perusahaan.
Fakta tersebut semestinya menjadi peringatan bahwa tata kelola industri timah membutuhkan pengawasan berlapis.
Penindakan terhadap satu perusahaan tidak boleh dipandang sebagai persoalan perusahaan tersebut semata. Pemerintah juga perlu mengevaluasi bagaimana material dapat bergerak dari lokasi tambang hingga ke fasilitas pengolahan.
Jika terdapat timah ilegal, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang menambang, siapa yang membeli, siapa yang mengangkut, siapa yang mengolah, dan ke mana hasil akhirnya dijual?
Penelusuran semacam inilah yang akan membuat pemberantasan pertambangan ilegal menjadi lebih efektif.
Pemerintah Perlu Membuka Data
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan informasi.
Masyarakat di Bangka Belitung memiliki kepentingan langsung terhadap tata kelola pertambangan timah. Mereka berhak mengetahui apakah aktivitas industri yang berlangsung di wilayah mereka berjalan sesuai aturan.
Karena itu, pemerintah sebaiknya menyediakan data yang mudah diakses mengenai perusahaan pengolahan timah di Jelitik, termasuk status perizinan, sumber bahan baku, pemegang IUP pemasok, RKAB, kapasitas produksi dan ketentuan lingkungan yang harus dipenuhi.
Keterbukaan tersebut bukan untuk menghambat investasi.
Sebaliknya, transparansi justru dapat memberikan kepastian bagi perusahaan yang benar-benar menjalankan usaha secara legal. Perusahaan yang taat aturan tidak seharusnya disamakan dengan perusahaan yang menggunakan bahan baku ilegal.
Hilirisasi Harus Berjalan Bersama Penegakan Hukum
Hilirisasi timah merupakan kebijakan strategis. Nilai tambah mineral seharusnya tidak berhenti pada kegiatan penambangan dan penjualan bahan mentah.
Namun, hilirisasi tidak boleh dimaknai sebatas mendirikan smelter sebanyak-banyaknya.
Hilirisasi harus dibangun di atas empat fondasi: legalitas, keterlacakan bahan baku, kepatuhan lingkungan, dan transparansi tata niaga.
Tanpa keempat hal tersebut, bertambahnya jumlah smelter justru berpotensi memperbesar persoalan baru. Bahan tambang ilegal dapat memperoleh tempat untuk masuk ke rantai industri melalui berbagai celah administrasi.
Di sinilah pemerintah harus hadir.
Pengawasan tidak cukup dilakukan ketika terjadi penggerebekan. Pengawasan harus dilakukan sejak bahan baku ditambang, diangkut, dijual, diterima smelter, dilebur, hingga diperdagangkan.
Jelitik Harus Menjadi Contoh
Kawasan Jelitik memiliki peluang menjadi kawasan industri pengolahan timah yang memberikan manfaat besar bagi Bangka Belitung.
Namun, peluang tersebut hanya akan bernilai jika dibangun di atas kepastian hukum.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan audit dan verifikasi terhadap seluruh rantai pasok timah yang masuk ke kawasan tersebut. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pemerintah harus memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, persoalan Jelitik bukan semata tentang berapa banyak smelter yang berdiri atau berapa ton timah yang dapat dilebur.
Persoalan utamanya adalah apakah setiap ton timah yang masuk ke tungku peleburan dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
Jika jawabannya jelas dan dapat dibuktikan, hilirisasi timah akan menjadi kekuatan ekonomi.
Namun jika asal-usul bahan baku masih menjadi tanda tanya, maka pemerintah tidak boleh membiarkan pertumbuhan industri berjalan lebih cepat daripada kepastian hukumnya.
