Status Pimpinan KPK Sebagai Penyidik Dipertanyakan oleh MAKI

Boyamin Ketua Umum MAKI  (Foto : deteksipos)

Jakarta, deteksipos – Pengangkatan Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai penyidik dalam surat penangkapan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuai perhatian Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). MAKI mengklaim bahwa status Pimpinan KPK sebagai penyidik tidak tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menjelaskan bahwa UU baru tersebut menyatakan bahwa Pimpinan KPK tidak lagi memiliki peran sebagai penyidik dan penuntut. Sehingga, penunjukan Firli Bahuri sebagai penyidik dalam surat penangkapan SYL dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Sementara yang boleh melakukan penangkapan dan penahanan adalah penyidik,” ungkap Boyamin. Ia menganggap bahwa surat penangkapan yang ditandatangani oleh Firli dengan keterangan ‘selaku penyidik’ menjadi tidak sah,” kata Boyamin dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Boyamin juga mengungkapkan kemungkinan bahwa penanganan kasus korupsi SYL terjebak dalam dinamika yang membingungkan. Menurutnya, ini bisa mengindikasikan bahwa penyidik KPK sebenarnya tidak memiliki rencana untuk menangkap SYL secara langsung dan memilih untuk menunggu mantan Menteri Pertanian itu hadir dalam pemeriksaan sesuai jadwal panggilan.

Boyamin menyarankan SYL untuk mengajukan gugatan praperadilan jika merasa dirugikan terkait surat penangkapan yang dikeluarkan KPK.

Tanggapan KPK

Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, membela surat penangkapan yang ditandatangani oleh Firli Bahuri dengan keterangan ‘selaku penyidik’. Ia mengklaim bahwa masalah tersebut hanya merupakan urusan teknis dan perbedaan tafsir terkait UU KPK.

Fikri menjelaskan bahwa Pimpinan KPK memiliki peran sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, secara ex officio, mereka dianggap memiliki peran sebagai penyidik dan penuntut umum. Artinya, Pimpinan KPK tetap berwenang menetapkan tersangka dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

Dalam surat penangkapan SYL, terdapat rincian penyidik yang akan menjalankan tugas penangkapan. Surat tersebut juga menyebutkan pasal korupsi yang menjerat SYL dan mengarahkannya ke kantor KPK untuk pemeriksaan.

Mengenai perbedaan pendapat ini, sepertinya akan menjadi subjek perdebatan hukum yang lebih mendalam dalam waktu mendatang, sementara KPK tetap berusaha menangani kasus korupsi SYL.

Penulis : Wahyu

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *