Pangkalpinang, deteksipos – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menuturkan, pemerintah daerah memberikan peraturan yang mengakomodir responsif gender. Sebab saat ini banyak kebijakan dan pembangunan daerah belum mengarah terhadap hal tersebut.
Ia menyebut, seluruh perempuan bisa menjadi pimpinan. Meski terdapat peran ganda yang berat dilakukan, harus didukung oleh peran laki-laki yang ingin bermitra sejajar dengan perempuan.
“Jika ingin berperan sebagai peran publik, dan domestik maka peran ganda yang berat dilakukan. Kuncinya adalah musyawarah, karena jika di rumah tetap ada laki-laki yang jadi kepala keluarga,” ujar Radmida.
Ia berbicara, saat menjadi narasumber sosialisasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) Nomor 9 Tahun 2020 di ruang rapat Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Selasa (18/1).
Ia pun sangat memperjuangkan program PUG karena Pemkot sangat membutuhkan program yang adil bagi perempuan. Dirinya berharap ke depan Pangkalpinang akan menjadi kota yang responsif gender.
“Saat ini kita belum memiliki ruangan khusus untuk ibu menyusui di setiap perkantoran, peralatan tani yang berdaya getar tinggi, yang tidak bisa digunakan oleh perempuan. Karena dapat mengganggu sistem reproduksi perempuan dan masih banyak lagi yang belum responsif gender,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), Eti Fahriaty menyebut Perda PUG yang terdiri dari 11 bab, dan 25 pasal.
Ia menilai, strategi dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program pembangunan daerah.
“PUG ini menjadi tolak ukur. Saat ini indeks pemberdayaan gender (IDG) pangkalpinang sebesar 61,84 persen. Ini termasuk kategori sangat rendah keterlibatan gender di parlemen. Sedangkan indeks pembangunan gender (IPG) kita tinggi diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 93.16 persen,” pungkasnya.
